jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih belum dapat menentukan kandidat presiden yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN), masih akan kembali bertemu setelah pertemuan pada Kamis (27/4) belum dapat memutuskan secara resmi nama kandidat yang akan diusung.
BACA JUGA: Mardiono: KIB Solid, Guyub dan Rukun
Dua partai anggota KIB diketahui telah menetapkan nama, Partai Golkar mendukung Airlangga Hartarto sementara PPP mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden.
"Capres KIB belum diputuskan walau Golkar telah memutuskan Airlangga sebagai capres melalui musyawarah nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencalonkan (Gubernur Jawa Tengah) Ganjar Pranowo sebagai capres," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Firman Soebagyo dalam keterangannya, Jumat (28/4).
BACA JUGA: KIB Berkumpul di Rumah Dinas Airlangga, Partai Pendukung Ganjar Hadir
Dia mengatakan KIB akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas lebih lanjut mengenai sosok kandidat presiden yang mereka dukung.
Menurut Firman, belum adanya kandidat dari KIB merupakan wujud komitmen dan keseriusan koalisi itu dalam mengusung capres-cawapres.
BACA JUGA: Resmi Dukung Ganjar, PPP Berharap KIB Tetap Satu Suara
KIB, kata dia, berkomitmen berhati-hati karena harus mendukung orang yang tepat untuk memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Firman mengatakan kandidat yang akan didukung KIB kelak tidak hanya ditentukan oleh faktor popularitas, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan faktor rekam jejak, kapasitas, kapabilitas dan integritas.
Firman berpandangan pertimbangan terkait rekam jejak, kapasitas, kapabilitas, dan integritas itu lebih bernilai penting dari popularitas.
Karena popularitas seseorang bisa dibentuk serta dibangun oleh lembaga-lembaga survei dan konsultan politik.
"Oleh karena itu, menentukan capres cawapres harus lebih mengedepankan rekam jejak daripada popularitas seseorang," ucapnya.
Dia menambahkan sikap hati-hati KIB dalam menentukan kandidat presiden muncul karena keputusan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.
Mereka tidak ingin rakyat memilih sosok yang salah.
"Rakyat harus diberi pembelajaran, harus bisa berpikir realistis dan rasional serta jangan emosional karena hanya melihat survei yang kadang-kadang semu dan belum tentu benar," katanya.
Sebelumnya, para ketua umum (ketum) partai yang tergabung dalam KIB yakni Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono bertemu di kediaman Airlangga di Jakarta, Kamis (27/4) malam.
Pertemuan digelar untuk membahas persoalan kandidat presiden dan kandidat wakil presiden.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober sampai 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Usung Ganjar, Bagaimana Nasib KIB?
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang