jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian berharap dengan implementasi e-budgeting, tata kelola keuangan daerah bisa berjalan lebih efektif, terarah sesuai target pembangunan.
Menurut dia, penerapan e-budgeting bisa memecahkan permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran yang selama ini terjadi.
BACA JUGA: Airlangga Pastikan tak Ada Kubu-Kubuan di Tubuh Golkar
"Sehingga bisa memperbaiki terhadap berbagai persoalan yang melatarbelakangi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah selama ini," ujar Hetifah, Rabu (6/12)
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kennedy Simanjuntak, mengatakan
beberapa permasalahan perencanaan dan penganggaran yang melatarbelakangi implementasi e-budgeting perlu diperbaiki.
Misalnya deviasi pada implementasi perencanaan dan penganggaran, tidak terkendalinya program pembangunan, inefisiensi, dan transfer ke daerah dan dana desa yang tidak terkendali.
BACA JUGA: Jangan Sampai Anggaran di APBD Tak Jelas Penggunaannya
Karena itu diperlukan upaya pengendalian sejak dari perencanaan sampai implementasi.
"Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak berpotensi melebarkan ketimpangan dan lebih efektif," ungkapnya.
BACA JUGA: Idrus Marham: Kita Doakan agar Bung Setnov…
Upaya pengendalian bisa dilakukan dengan melakukan upaya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan secara nasional.
Selain itu, pemerintah juga melakukan landasan baru perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui pokok perkuatan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017.
Kementeriannya merekomendasikan perlunya pembagian yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah.
Kemudian, sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, serta penerapan best practice di pusat ke daerah.
Koordinasi intensif antarkementerian dan lembaga terkait menjadi kunci utama peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
"Selain pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Alasan DPD Golkar NTT Tidak Ikut Dukung Munaslub
Redaktur & Reporter : Boy