jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat menjadi perhatian Partai Golkar saat ini.
Hal ini ditegaskan partai berlambang pohon beringin itu dalam acara Workshop Nasional Anggota Legislatif Partai Golkar se-Indonesia dengan tema "Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi dan Pro Rakyat" di Jakarta, Sabtu (2/12).
BACA JUGA: Idrus Marham: Kita Doakan agar Bung Setnov…
Hadir dalam kegiatan itu Syarifudin, Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI.
"Dalam perencanaan penyusunan APBD harus memperhatikan implementasi PP No. 18 tahun 2017. Juga harus mengantisipasi keterlampatan penyusunan. Perencanaan juga harus fokus dan perlu kerjasama", ujar Syarifudin dalam diskusi tersebut.
BACA JUGA: Inilah Alasan DPD Golkar NTT Tidak Ikut Dukung Munaslub
Syafruddin mengingatkan bahwa APBD sepenuhnya untuk pembiayaan Pemda.
Dia meminta anggota DPRD mengawal pembahasan bersama Pemda. DPRD harus mampu menjadi mitra kritis terhadap rencana pembangunan yang disusun eksekutif.
BACA JUGA: Seluruh Kader Harus Tahu Bahwa Golkar Sudah Kritis
"APBD itu untuk pembiayaan pemerintah daerah. Ketika penyusunan, kepala daerah dan DPRD adalah mitra sejajar pembahasan anggaran", kata Syafruddin.
Dalam hal pengelolaan keuangan, kata Syarifudin, pentingnya perencanaan anggaran yang matang sehingga dalam implementasinya anggaran tersebut bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Jangan sampai anggaran yang disusun tidak jelas perencanaan dan penggunaannya. Karena hal itu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya
Dalam acara yang diikuti seluruh anggota DPRD dari partai Golkar se-Indonesia ini, Ketua Bidang Yahya Zaini juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif.
Menurutnya setiap anggaran baik APBN atau APBD harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
"Setiap rupiah harus dikeluarkan untuk kemakmuran rakyat," ujar Yahya.
Sementara itu, Euis Ida, anggota DPRD Kabupaten Garut, menyampaikan kurangnya keterlibatan anggota DPRD terutama menyangkut keuangan daerah.
Dia mengusulkan dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler lebih melibatkan Pemda dan DPRD.
"Selama ini DAK Reguler kesannya diatur pemerintah pusat saja. Pemda dan DPRD tidak dilibatkan. Makanya perlu regulasi yang perlu mengatur kejelasan fungsi dan peran tersebut", kata Euis. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinggal 3 DPD I Golkar Belum Dukung Munaslub
Redaktur & Reporter : Natalia