JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Angket skandal Bank Century, Gayus Lumbuun menegaskan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di DPR untuk memberikan penjelasan bisa menjadi penting apabila Panitia Angket memerlukan keterangan langsung soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
"Dari sisi legalistik, Perppu tersebut dijadikan payung hukum oleh pemerintah untuk mem-bailout Bank CenturyDisisi lain, DPR telah menolak Perppu itu pada tanggal 18 Desember 2008
BACA JUGA: DPT Pilkada Sebaiknya dari Pemilu Terakhir
Agar masyarakat tidak bingung, maka penjelasan langsung dari presiden menjadi penting," kata Gayus Lumbuun di DPR, Senayan Jakarta, Jumat (11/12).Saat didesak, apakah Panitia Angket sudah mengagendakan untuk kehadiran presiden di DPR, Gayus, yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR itu menjawab belum
BACA JUGA: DPD Desak KPK Berantas Korupsi di Daerah
Tapi sikap Fraksi PDI-P sudah jelas, presiden diharapkan hadir di DPR," ujarnya.Sementara itu, Penasihat Fraksi Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa Golkar merasa belum perlu menghadirkan Presiden SBY ke Pansus
Walau Gayus dan Priyo masih bersikap bimbang soal perlu tidaknya presiden hadir di DPR, Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa kehadiran presiden sama sekali tidak diperlukan
BACA JUGA: Golkar Minta Masyarakat Tak Curigai Idrus Marham
"Berdasarkan data, informasi dan perkembangan yang akan terjadi, kami melihat tidak perlu presiden hadir di Panitia Angket karena SBY tidak terkait dengan skandal Century," tegasnya.Dia mengakui presiden memang sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi"Tapi posisi itu tidak serta-merta presiden harus bertanggung jawab terhadap kesalahan pembantunyaKita lebih bersikap agar KPK harus bekerjaPansus juga demikian, harus tetap melaksanakan pengawasannya di bidang politik," ucap mantan anggota KPU itu.
Pernyataan Anas yang menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat bekerja sesuai dengan data, informasi dan perkembangan, dinilai pengamat sebagai alasan yang mengada-adaSosiolog Tamrin Amal Tomagola menilai, data, informasi dan perkembangan adalah tiga hal yang sudah diolah sebelumnya"Saya mengingatkan agar dalam bekerja DPR ini harus berangkat dari kenyataan dan logika apa adanyaJangan menggunakan logika sebagaimana yang kita inginkan," kata Tamrin.
Kalau dari awal-awal ini Demokrat bersikap tidak perlu presiden hadir, itu logika yang diinginkan pra politisi Demokrat sendiri"Saya pikir, para elit politik harus lebih mempercayai logika rakyat ketimbang logikanya sendiri yang cendrung ingin menang sendiriLogika rakyat itu begini, Jusuf Kalla sebagai wapres sudah melarang Menkeu dan Gubernur BI mem-bailout Bank CenturyTapi itu tetap mereka lakukanPertanyaan logis adalah siapa yang memerintahkan hingga larangan JK itu dilabrakIni logika rakyat yang mudah dicerna dan dimengerti oleh semua kalangan," ungkap Tamrin Amal Tomagola(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kegagalan Angket Century Bisa Percepat Kejatuhan Golkar
Redaktur : Soetomo