JAKARTA - Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) People Aspiration Center (Peace) Habib Ahmad Shahab menyarankan agar Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera meninggalkan Setgab partai koalisi pendukung pemerintah, sebelum dikeluarkan oleh Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Keluar dengan kesadaran sendiri jauh lebih baik dan lebih terhormat dari pada dikeluarkan paksa oleh SBY,” ujar Habib Ahmad Shahab di Jakarta, Senin (7/3).
Menurut Ahmad Shahab, apapun alasan Golkar dan PKS mendukung hak angket adalah salah karena ditentang oleh SetgabDia menilai, langkah Golkar dan PKS itu jelas memiliki hidden agenda, yaitu memakzulkan presiden
BACA JUGA: SBY Tak Perlu Terpengaruh Pernyataan Ical
"Angket Pajak bukan yang pertama, karena sebelumnya ada kasus Century dan ada upaya yudicial review UU MD3 tentang hak menyatakan pendapat untuk mempercepat pemakzulan presiden,” ujar Shahab.Itu artinya kata Shahab, Golkar dan PKS adalah oposisi di dalam Setgab
BACA JUGA: PKS Tunggu Keputusan SBY
“Presiden SBY harus mengeluarkan keduanya dari Setgab dan reshuffle semua menterinya di kabinet,” tegas ShahabSebelumnya Sekjen PDIP Tjhayo Kumolo di Gedung DPR, Senin (7/3) menyatakan mendukung upaya SBY secepatnya melakukan reshuffle kabinet sebagai poin penting dalam evaluasi koalisi
Menurut Tjahjo, evaluasi koalisi mendesak dilakukan dan reshuffle kabinet harus dilakukan untuk mengefektifkan kembali pemerintahan
BACA JUGA: SBY -Ical Dijadwalkan Segera Bertemu
"Kalau tidak ada reshuffle pemerintahan ini kan tergangu, kebijakan politik pembangunan pemerintah tidak akan optimal," saran Tjahjo.Dia menambahkan dorongan reshuffle kabinet dilakukan karena PDIP ingin posisi menteri di kabinetDorongan ini murni demi kepentingan rakyat"PDIP tidak akan menempatkan posisi politiknya untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga partai," cetusnya.
Terkait komunikasi yang dijalin oleh politisi senior PDIP Taufiq Kiemas dan putri Ketum PDIP, Puan Maharani, dinilai Tjahjo tidak dalam kepentingan tersebut"Adalah sesuatu yang wajar berkomunikasi poltik seperti itu, jangan langsung diartikan ada deal mau bergabung atau tidak," tandasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pidato Ical, Tantang Partai Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi