JAKARTA - Pernyataan terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan, yang membantah keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, membuat posisi partai berlambang beringin itu diatas anginMerasa mendapat momentum balik, Partai Golkar kini mulai mendesak pihak-pihak yang disebutkan Gayus untuk segera dievaluasi dan diperiksa penegak hukum.
"Yang menimpa kepada Ketua Umum kami, terbukti semuanya adalah intrik politik, fitnah politik, dan bahkan pendzaliman," kata Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dalam keterangan pers di ruang Fraksi Partai Golkar di Jakarta, kemarin (21/1)
BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Dua Balon yang Dicoret KPU Tapteng
Hadir dalam keterangan pers itu, Bendahara Umum DPP sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPG Azis Syamsudin, dan Wasekjen DPP Partai Golkar Titik Soeharto.Menurut Idrus, pernyataan Gayus pasca vonis pada Rabu (19/1) lalu, membuktikan tudingan Golkar itu
BACA JUGA: Golkar Ditantang Berani Perkarakan Satgas
Berdasarkan pernyataan itulah, Golkar menduga ada skenario kepentingan politik tertentu yang selama ini menghubung-hubungkan Gayus dengan IcalIdrus menyebut, intrik dan fitnah politik yang dimunculkan kelompok tertentu itu merupakan contoh yang rusak
BACA JUGA: Golkar Tuding Satgas Ganggu Lembaga Struktural
Bagi Golkar, kata Idrus, intrik dan fitnah semacam itu berpotensi merusak tatananan kebangsaanIni karena, intrik politik hanya berimbas menimbulkan dendam politik yang tidak berkesudahan"Hal yang seperti ini, tidak boleh terulang lagi," sebut Idrus.Dalam hal ini, Idrus mendesak agar penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang disebutkan oleh GayusSorotan utama Partai Golkar dalam hal ini adalah Satgas Penegakan Mafia HukumDalam rangka penataan sistem hukum di Indonesia, Idrus menilai perlu ada evaluasi total atas lembaga yang sifatnya adhoc seperti halnya Satgas PMH.
"Keberadaan lembaga adhoc (Satgas PMH, red) tidak hanya mengebiri fungsi lembaga struktural, tapi juga banyak mudharat," kritik IdrusBahkan, lanjut dia, Satgas PMH juga terindikasi membuka peluang bagi oknum atau kelompok tertentu untuk melakukan politisasi proses hukum"Itu bertentangan dengan prinsip dasar penegakan hukum," tegasnya.
Karena itu, perlu adanya penguatan kembali para penegak hukum di lembaga strukturalIdrus menyatakan, lembaga penegak hukum struktural justru dilindungi oleh konstitusi Karena itu, menjadi tugas pemerintah untuk terus menerus melakukan perbaikan pada lembaga penegak hukum yang tetap"Bukan sebaliknya, di satu sisi membiarkan penegak hukum struktural tidak berdaya, namun di sisi lain memberdayakan lembaga non struktural," tandasnya.
Titik Soeharto menambahkan, penegakan kasus Gayus merupakan ujian bagi pemerintah dalam menegakkan hukumMenurut dia, hukum harus menjadi panglima dalam berbagai kehidupan bermasyarakat"Tentu harus ada kepastian hukum, dan tidak ada lagi praktek politisasi, dan tebang pilih penanganan kasus hukum," ujarnya.
Azis Syamsudin menegaskan bahwa pengusutan kasus Gayus juga harus memeriksa pihak-pihak yang disebutkan terdakwa mafia pajak ituSalah satu pihak yang disebut Gayus adalah mantan Dirjen Pajak Darmin NasutionAzis meminta agar status Darmin yang kini menjadi Gubernur Bank Indonesia di non aktifkan demi pemeriksaan"(Darmin) patut ditanya kemana berkas 149 perusahaan itu," kata Azis.
Terhadap tudingan Gayus dan pengacara Milana Anggraeni, istri Gayus terhadap Satgas PMH, Azis menyatakan Partai Golkar dalam posisi mengawasiKedua pihak, terutama pihak Milana merupakan pelapor atas manuver Satgas PMH"Kami tidak perlu melaporkan, kami akan mengawasi saja sejauh mana penyelidikan Polri hingga nanti ditetapkan sebagai tersangka," kata AzisHasil penyelidikan Polri, akan menjadi sikap Partai Golkar selanjutnya dalam kasus Gayus.
Menanggapi hal ini, pihak Partai Demokrat menegaskan, kalau mengambil pernyataan Gayus secara mentah-mentah untuk dijadikan dasar mengevaluasi satgas, bukan lah tindakan yang tepat"Nggak ada urgensinya mengevaluasi satgas hanya karena pernyataan Gayus, sebab itu bukan kebenaran dan memang belum tentu benar," ujar Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa
Dia mengingatkan, kalau pernyataan terdakwa kasus mafia pajak itu tidak disampaikan dalam persidanganMelainkan, diucapkan di luar persidangan"Jangan terburu-buru menempatkan Gayus seperti seorang pahlawan, masak kita percaya begitu saja pada pernyataan Gayus" imbuhnya
Meski demikian, agar pernyataan yang disampaikan Gayus tidak menjadi polemik yang berlarut-larut, maka aparat hukum perlu segera menindaklanjutinya"Tetap perlu diseriusi lewat tindaklanjut dari polisi sesegera mungkin, agar semua clearJadi, jangan terburu-buru dijadikan dasar," pungkas sekretaris fraksi Demokrat di DPR tersebut(bay/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi Bisa Pecah di 2011
Redaktur : Tim Redaksi