JAKARTA - Peringatan hari anti korupsi sedunia digunakan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk melakukan evaluasi penegakan hukum pemerintahPartai Golkar menuntut adanya perbaikan penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi
BACA JUGA: PKNU: Partai Kecil Sengaja Diobok-obok
Selama tahun 2010, Golkar menilai pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah justru semakin lembek, jauh dari harapan."Ketika negara menyatakan perang, korupsi justru semakin merajalela," kritik Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar dalam keterangan pers di ruang fraksi, kemarin (9/12)
Menurut Bambang, lemahnya pemberantasan korupsi bukan disebabkan strategi pemberantasan korupsi yang belum efektif saja
BACA JUGA: Mundurnya Ketua Demokrat DIY Tanpa Intervensi Kraton
Sikap pemerintah dan penegak hukum yang inkonsisten lah yang membuat penegakan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinyaDalam kasus Cicak dan Buaya misalkan, sikap pemerintah yang serba abu-abu menyebabkan status hukum Bibit-Chandra terkatung-katung
BACA JUGA: PKNU Gelar Muktamar di Atas Kapal Pelni
Pada skandal Bank Century, inkonsistensi itu demikian mencolokPemerintah tidak menunjukan kepedulian, sementara institusi penegak hukum sama-sama enggan"Bahkan terkesan takut, untuk menindaklanjuti proses hukum skandal itu," sorot BambangHal ini kemungkinan disebabkan adanya indikasi skandal ini melibatkan nama sejumlah orang kuat"Padahal (kasus Century) sudah menjadi keputusan DPR,? sebut dia.Hal lain yang patut menjadi sorotan adalah vonis ringan atau vonis bebas dalam persidangan sejumlah tersangka koruptorVonis itu tak hanya megecewakan publik, tetapi juga melahirkan tafsir lainBegitu juga pada masalah kebijakan obral remisi terhadap para terpidana korupsi?Apa pun argumentasi pemerintah maupun penegak hukum, vonis ringan dan remisi untuk para koruptor dilihat sebagai inkonsistensi," ujar Bambang.
Inkonsistensi itu, lanjut Bambang, malah mengundang tawa ketika baik Presiden maupun semua institusi penegak hukum memberi perhatian ekstra pada kasus GayusNamun ujung pangkal dari kasus ini juga tidak jelasPadahal, kasus Gayus harusnya menjadi pintu masuk penuntasan mafia pajak dan hukum"Kalau pajak bersih, penerimaan bisa Rp 1000 triliun lebih," sorotnya.
Ibnu Munzir juga menilai momentum hari anti korupsi sedunia harusnya menjadi momentum pemerintah memperbaiki diriTahun 2011 nanti, pemerintah memiliki tantangan berat untuk menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah pemberantasan kasus korupsi"Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi," ujarnya(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maju Pilkada, Istri Gubernur Riau Daftar ke Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi