jpnn.com - jpnn.com - Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali mengatakan, partai berlambang pohon beringin tersebut sependapat dengan pemerintah, terkait dengan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu.
Bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia perlu ada threshold. Baik itu parliamentary threshold untuk pembagian kursi di DPR dan presidential threshold, sebagai ambang batas parpol dapat mengusung pasangan calon presiden.
BACA JUGA: Setuju Bawaslu Punya Peran Intelijen
"Walau pun saya tidak duduk di panitia khusus (RUU Penyelenggaraan Pemilu,red), tapi Golkar sama dengan pemerintah, harus ada threshold-nya," ujar Zainuddin di Jakarta, Jumat (20/1).
Menurut Ketua Komisi II DPR ini, Golkar sependapat perlu ada threshold, demi menjaga agar hasil pemilu benar-benar berkualitas.
BACA JUGA: Golkar Siap Habis-habisan demi Proporsional Tertutup
"Sekarang yang mengemuka itu (soal pencalonan) presiden. Artinya ada pihak yang menginginkan semua partai bisa mengusulkan (capres). Tapi usulan pemerintah harus ada threshold, dan Golkar mendukung pemerintah," ucap Zainuddin.
Zainuddin tidak mempermasalahkan jika nantinya ada pihak yang menggugat kebijakan ambang batas parlemen dan presiden.
BACA JUGA: 12 Isu RUU Pemilu, Begini Sikap Golkar
"Silahkan saja, kan kita jangan karena sudah ketakutan tidak berbuat sesuatu. Soal nanti akhirnya diputuskan tidak perlu ada batasan, ya itu juga keputusan yang harus diterima. Tapi kalau ditanya posisi Golkar, seperti itu (mendukung pemerintah,red)," pungkas Zainuddin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Perjuangkan sampai Titik Darah Penghabisan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang