jpnn.com - jpnn.com - Fraksi Golkar di DPR tegas menyatakan akan memperjuangkan sistim proporsional tertutup agar terakomodir di dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu), yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah.
"Golkar memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sistim pemilu yang akan kita wujudkan adalah sistem proporsional tertutup. Ini hasil musyawarah partai," kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarulzaman, saat konferensi pers di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (18/1).
BACA JUGA: Pemerintah Pengin PT Naik Setiap Pemilu
Rambe mengatakan bahwa partainya yang kini dipimpin Setya Novanto, tidak mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa dan negara.
"Konteks ini kita ingin menentukan kedudukan partai politik. Mengurangi dampak negatif dari sistem proporsional terbuka," tegasnya.
BACA JUGA: Demokrat Anggap Penghapusan PT Langkah Mundur
Dalam pembahasan RUU Pemilu, Fraksi Golkar menjadikan draft usulan pemerintah sebagai acuan. Seperti presidential threshold atau ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, Golkar sejalan dengan pemerintah, yakni 20 kursi parlemen dan 25 persen suara nasional.
Alasannya, pertama Pasal 6a UUD menyatakan ada kata-kata gabungan partai politik. Ada ukuran kuantitatif.
BACA JUGA: Ini Aspirasi KPU Soal RUU Pemilu
Sehingga, adanya usulan presidential threshold 0 persen menurutnya tidak sesuai UUD.
"Kalau jadi nol itu tidak sesuai dengan UUD, karena kan sudah ada menyatakan gabungan partai politik di sana. Kalau nol tidak perlu ada gabungan partai politik di UUD," jelasnya.
Sementara untuk parliamentary threshold, Golkar mematok angka tinggi. Bila pada Pemilu 2014 besarnya 3,5 persen dari suara sah nasional, maka untuk RUU Pemilu, dipasang angka 10 persen.
"Golkar mengajukan 10 persen. Kalau 10 persen harus memiliki anggota 56 kalau (kursi DPR di Senayan) 560. Jadi paling banyak 10 fraksi," tambah Rambe.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Janjikan Tahun Ini Sudah Ada UU Pemilu Baru
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam