JAKARTA — Pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata menghasilkan beberapa kesepakatanMeski dipastikan Golkar tetap dalam koalisi, namun Golkar tetap mengusulkan adanya reshuffle kabinet
BACA JUGA: DPP PKS Siapkan Sanksi Kader yang Judi
Tujuan reshuffle, karena Golkar ingin mengganti beberapa menteri yang kinerjanya dinilai tidak baik
BACA JUGA: PKS Masih Tunggu Undangan SBY
"Kata Ketua Umum (Ical), orang-orang yang tidak mampu, tidak punya kinerja baru digantiDari pertemuan antara Ical dengan SBY, juga dipastikan akan ada perubahan-perubahan kesepakatan dalam koalisi
BACA JUGA: Keputusan Darwin Bawa Tim Kajian Ditolak
Ada beberapa keinginan SBY yang disampaikan kepada Ical selaku Ketua Umum GolkarDitargetkan dalam waktu 2 minggu kedepan seluruh draft kesepakatan koalisi yang baru bisa selesai.Fadel mengungkapkan, ada 4 poin utama hasil kesepakatan antara SBY-IcalYang pertama adalah semacam koridor tentang apa yang mau dikerjakanDengan demikian, kata Fadel, antara parpol koalisi tidak boleh bermain di luar koridor yang ada.
Kedua, perlu ada target yang hendak dicapai koalisiKetiga, adanya etika antara satu sama lain sehingga tidak keluar dari etika yang adaTerakhir adalah terjalinnya komunikasi baik vertikal maupun horizontal antara partai koalisi untuk membangun sistem komunikasi politik yang bagus.
"Ini eksperimen baru karena demokrasi yang adaMaka eksperimen ini tentunya sebuah terobosan Pak SBY yang setelah dievaluasi dari satu setengah tahun ini, memang ada beberapa yang harus dikoreksi," kata Fadel.
Tidak menutup kemungkinan, kata Fadel, draft kesepakatan koalisi yang baru akan memuat lebih dari 4 poin yang disebutkannya itu"Tapi itu pembicaraan antara Pak Ketum (Ical) dan SBYJadi kami disuruh bekerja dan jangan mencampuri urusan soal ituJadi kinerja saja yang kami optimalkan," tambahnya.
Dengan adanya pengajuan menteri dan draft koalisi baru, Fadel pun tidak membantah dalam waktu 2 pekan kedepan, kemungkinan reshuffle kabinet masih bisa terjadiNamun kembali lagi, hak preogatif mengganti menteri, terletak di tangan Presiden.
"Pak Ketum sendiri tidak pernah bicara reshuffle karena itu kan hak PresidenKetum paling ya mengatakan, ini adalah kader saya, kalau bapak anggap tidak bagus saya masih punya kader-kader lain," kata Fadel.
Mantan Gubernur Gorontalo ini pun mengaku siap bila reshuffle kabinet justru terjadi pada dirinyaSelama menjadi menteri, Fadel merasa telah bekerja semaksimal mungkinBuktinya, belum lagi habis masa jabatannya sebagai Gubernur dua periode, Fadel telah dipanggil menjadi pembantu Presiden di KIB II.
"Kalau di-reshuffle, tentu saja saya kembali jadi pengusaha atau kegiatan-kegiatan sosialSaya kan juga ketua beberapa pesantren-pesantren IslamJadi saya siap dimana saja deh," kata Fadel.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Lebih Setuju Koalisi Terbatas
Redaktur : Tim Redaksi