jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Penyelamat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat (GPDKR) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mewujudkan azas jujur serta adil dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Para tokoh masyarakat ini mengingatkan hal tersebut karena khawatir melihat kondisi perpolitikan di tanah air jelang pemungutan suara, 14 Februari mendatang.
BACA JUGA: Orang Tua Korban Kanjuruhan Curhat di Slepet Imin, Harapkan Perubahan
"Hentikan iklan pemilu damai, ganti itu dengan pemilu jurdil yang menghargai semua suara rakyat," ujar juru bicara GPDKR Adhi Massardie, di NAM Center, Kemayoran, Jakarta, Jumat (9/2).
Menurut Adhi, belakangan ini terjadi kerusakan demokrasi sebagaimana disampaikan para tokoh bangsa, kalangan kampus, civil siciety, hingga tokoh agama.
BACA JUGA: PLN UID S2JB Pastikan Pasokan Listrik Aman Selama Pemilu 2024
"Pemilu ini ujian bagi calon pemimpin nasional di mana dasarnya adalah etika. Namun, etika justru dibunuh dengan mengorbankan MK dan KPU," ucapnya.
Pandangan senada juga dikemukakan pendukung GPDR lainnya, antara lain Bahtiar Chamsyah (mantan Mensos) dan Syahganda Nasional (Sabang Merauke Circle).
BACA JUGA: Ribuan Warga Indonesia di Australia Terancam Tidak Bisa Mencoblos Besok
Kemudian, Mayjen TNI (Purn) Soenarko (mantan Dankopasus), Ahmad Yani (lawyer) dan Prof Hafidz Abbas (mantan Ketua Komnas HAM).
Mereka menilai pemilu sudah diwarnai kecurangan dan pelanggaran etika sejak awal penyelenggaraan.
Intervensi kekuasaan dirasa begitu kuat mendukung salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.
Sementara itu dalam pernyataannya Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan seruan netralitas ditujukan terhadap penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu.
Selain itu, seruan juga ditujukan pada pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo.
"Seruan kami soal netralitas ini berlaku untuk semuanya, tetapi titik beratnya kepada presiden yang sejak awal menyatakan cawe-cawe," ucapnya.
Syahganda meyakini jika Presiden Jokowi sejak awal menyatakan netral dan mengingatkan seluruh pejabat tidak boleh berpihak, maka semua pejabat tidak punya tendensi apa pun.
"Jadi, persoalannya di presiden, lihat teladannya saja dahulu," ucapnya.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sukarelawan Genderang Siap Bantu Pemenangan Prabowo-Gibran
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang