jpnn.com - JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menerima dua laporan gratifikasi hari raya Idulfitri 1437 Hijriah yang diterima pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, seorang lurah melaporkan telah menerima gratifikasi parcel dan tea set. Namun, ia tidak menyebut siapa nama lurah dan wilayah yang dipimpinnya. Termasuk siapa sang pemberi parsel.
BACA JUGA: TNI Diminta tak Ragu Lakukan Operasi Militer
Laporan kedua disampaikan oleh salah satu anggota DPR. Politikus Senayan itu melaporkan pemberian telepon seluler dari seseorang. Lagi-lagi, Priharsa tidak menyebutkan siapa nama anggota DPR termasuk pemberi telepon seluler.
Ia menambahkan, belum bisa dipastikan apakah barang yang dilaporkan itu akan dikembalikan ke pemberi atau menjadi milik negara. "Saat ini masih dilakukan proses analisis sehingga belum dapat diputuskan," kata Priharsa, Senin (11/7).
BACA JUGA: Penculik WNI Tergiur Uang Tebusan
KPK sebelumnya sudah mengeluarkan edaran terkait larangan PNS atau penyelenggara negara menerima gratifikasi Lebaran. Namun, hingga kini baru dua laporan gratifikasi yang diterima.
Priharsa berharap, minimnya laporan ini diartikan surat edaran KPK sudah dilaksanakan oleh PNS atau penyelenggara negara. "Yaitu menolak pemberian. Kalau tidak dapat menolak dengan berbagai alasan, segera lapor ke KPK," katanya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Politikus PKS: Kewibawaan Pemerintah Kita Tidak Dihitung
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anwar Kabur, Anak-anak Dalam Posisi Bahaya!
Redaktur : Tim Redaksi