BANDA ACEH - Barisan Penyelamat pemerintah Aceh (BP2A) menilai kinerja Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, lemah. Setelah dua tahun memimpin Aceh, pemerintah yang dipimpinnya tidak mampu menjalankan janji-janji politik kepada rakyat Aceh. Oleh karena itu, BP2A mendesak agar Doto diminta segera mengundurkan diri.
“Kita menyerukan agar dr Zaini Abdullah dapat mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Aceh. Kita minta selambat-lambatnya satu bulan setelah pertemuan hari ini. Bila tidak, kami akan berjuang melakukan pengerahan massa besar-besaran mendesak gubernur turun dari pemerintahnya,” tegas Hendra Budian perwakilan BP2A dalam konfrensi pers, Senin (11/8) di Tower Kopi Banda Aceh.
Menurut Hendra, BP2A sendiri merupakan kelompok kerja yang membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama melakukan perjuangan agar kondisi pemerintahan Aceh dapat keluar dari sejumlah pesoalan. Yakni semata mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat Aceh di masa yang datang.
“Janji politik Zaini Abdullah yang telah dituangkan dalam RPJM tanpa terimplementasi dengan baik. Realisasi anggaran sangat minim, masih sekitar 32 persen dari yang ditargetkan,” ucapnya.
Sementara itu, Askalani dari Gerak Aceh juga menyatakan bahwa pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Doto terbilang lebih kurop. Hal ini dengan makin meningkatnya kasus korupsi tanpa ada upaya pemberantasan. Bukan itu saja, Gubernur Aceh dituding menempatkan sebagian besar koleganya dalam jabatan penting.
“Kita melihat, selama dua tahun kepemimpinan Zaini Abdullah, tidak ada program pembangunan yang bombastis. Hanya terfokus pada program politik pencitraan yang tidak memiliki hubungan dengan pembangunan masyarakat,” tegasnya.
Ditanya kenapa harus Zaini Abdullah bukannya satu paket dengan wakil gubernur? Hendra mengatakan kalau selama ini komentar gubernur mengatakan tidak ada dua kemudi di Provinsi Aceh. Namun demikian, karena mereka satu paket yang diusung dari satu partai, tentunya harus dilakukan percepatan pilkada untuk Aceh.
“Solusi yang kami tawarkan, Zaini Abdullah turun dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh. Selanjutnya kami menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan percepatan Pilkada Aceh untuk memilih pemimpin yang baru,”ujar Hendra.
Tudingan BP2A Terlalu Tendensius
BACA JUGA: Asahan Resmi Kembalikan Jatah Formasi CPNS
Sementara menanggapi tudingan BP2A, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, Senin (11/8) mengaku kalau tudingan itu terlalu tendensius.
“Menyikapi semua itu dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Aceh sedang bekerja untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana diamanatkan rakyat melalui Pilkada 2012. Tentu saja belum sempurna. Untuk itu, dibutuhkan masukan yang konstruktif dari banyak pihak yang peduli terhadap keberlangsungan pembangunan,” jelas Murthala.
Selain itu, lanjut Murthala, Pemerintah Aceh minta semua pihak untuk bersabar, tidak mencari celah untuk memperlebar perbedaan.“Jangan menghujat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mudah sekali melakukan klaim dan mengatasnamakan rakyat. Rakyat butuh kesejahteraan dan kedamaian. Oleh karenanya mari membuka ruang dialog yang konstruktif,” lanjutnya.
Pemerintah Aceh mengharap semua pihak untuk lebih arif menyikapi dinamika yang berkembang. Apa yang dilakukan oleh mereka yang mengaku dari BP2A, menurut Murthala terlalu tendensius dan terkesan mempunyai hidden agenda.
“Kami meminta mari kita gunakan momentum perdamaian dan proklamasi untuk lebih membangun empati. Mari sama sama bekerja untuk Aceh yang lebih baik,” ajaknya.
Masih menurut Murthala, terkait penempatan pejabat di berbagai instansi, Pemerintah Aceh sudah berusaha melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat), serta pertimbangan kewilayahan.
“Mengenai tudingan indikasi korupsi yang terus meningkat, itu adalah tudingan tanpa dasar. Pemerintah Aceh sedang mengupayakan transparansi dan meminimalisir korupsi. Sebagai bukti bisa dilihat dari kebijakan hibah bantuan sosial yang diperketat. Lembaga kredibel saja tidak menyatakan demikian, darimana dasar BP2A mengatakan itu?” tanya Murthala.
Sementara itu, soal pengunduran diri, Murthala meminta silahkan mempelajari mekanisme hukum dan demokrasi, sehingga tidak terjadi asal klaim. Pemerintah ini punya legitimasi melalui proses demokrasi oleh karenanya kami minta siapapun menghormati pilihan rakyat. (agu/imr)
BACA JUGA: Selidiki Penyebab Comal Ambles
BACA JUGA: Ulama dan Mahasiswa Gelar Ikrar Penolakan ISIS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Medan Utara Dikepung Banjir
Redaktur : Tim Redaksi