jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo yang mengingatkan Presiden Jokowi agar rencana penurunan harga BBM jangan untuk popularitas, justru menuai kritik.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golongan Karya M Misbakhun menilai, Gubernur BI berhak memberikan masukan kepada pemerintah. Namun, ada sisi etika dan tata krama ketatanegaraan yang harus dijaga.
BACA JUGA: Gubernur BI: Penurunan Harga BBM Jangan untuk Popularitas
"Silahkan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, namun lakukan dengan mekanisme yang benar dan baik," kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun, tidak patut jika Agus Marto menyerang terbuka terhadap kebijakan yang akan diambil dan diputuskan oleh Presiden. Apa yang disampaikan oleh Agus Marto cenderung kehilangan substansi dan kebijakan.
BACA JUGA: Ekonomi Terpuruk, Penjualan Mobil Mewah Tetap Laris
"Bukan proporsi dari Gubernur Bank Indonesia untuk berbicara soal kebijakan kenaikan BBM karena itu bukan bagian kebijakan yang masuk wilayah Bank Indonesia," ujarnya.
Misbakhun meminta Agus mengingat prinsip, bahwa Presiden harus dijaga martabatnya di depan publik, dan tidak boleh direndahkan oleh lembaga dan instansi lain. Termasuk oleh Gubernur BI. "Instansi BI sendiri selalu menolak intervensi dalam mengambil kebijakan dengan berlindung pada independensi Bank Indonesia," ujarnya.
BACA JUGA: Yakin Kebijakan Ini Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat
"Risiko politik menyerang kebijakan presiden secara terbuka harus diterima. Harus ada sanksi politik kepada dia karena menyerang kebijakan presiden secara terbuka," ujarnya. (dee/bay/dyn/byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Permintaan Jokowi yang Sulit Dipenuhi
Redaktur : Tim Redaksi