jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, tingginya angka bantuan yang diterima masing-masing desa dalam dua tahun terakhir bisa meningkatkan aktivitas perekenomian. Karena itu perlu penanganan yang maksimal. Terutama terkait pengiriman dana desa.
Terlebih kata Agus, seluruh desa yang diperkirakan jumlahnya mencapai 74.754 desa di seluruh Indonesia, menerima pencairan dana yang totalnya mencapai sekitar Rp 1,2 miliar. Baik itu yang berasal dari dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah dan beberapa sumber lainnya.
BACA JUGA: Agresif, Go-Jek Ekspansi ke Samarinda
"Jadi ini memang cukup memiliki banyak tantangan. Karena desa dengan lokasi di daerah terpencil dan pulau terluar membutuhkan waktu dan biaya yang besar (untuk menerima pencairan dana tersebut,red),” ujar Agus di Jakarta, Kamis (26/5).
Menurut Agus, penyaluran bantuan secara elektronik atau nontunai bagi desa-desa, akan mengurangi risiko kebocoran dan mengurangi perilaku konsumtif masyarakat. Selain itu, melalui elektronifikasi, dokumen-dokumen keuangan akan bisa diaudit dengan mudah.
BACA JUGA: Waduh, 2019 Indonesia Jadi Importir Gas
“Tunai itu rawan kebocoran, nanti yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Kemudian tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Kalau elektronik, dokumen setiap waktu bisa diaudit,” tandas Agus.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Demand Rendah, Bank Sulit Salurkan KPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asyik, Pembiayaan Properti Dilonggarkan
Redaktur : Tim Redaksi