jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengungkapkan kekagumannya kepada Menteri Sosial Juliari Batubara.
Menurut Irianto, sosok yang dia panggil Pak Ari itu merupakan mitra diskusi yang mengasyikkan.
BACA JUGA: Didukung Kemensos, Pos Indonesia Optimistis Penyaluran BST Tahap III Capai Target
"Orangnya cerdas dan humble (rendah hati)," kata Irianto dalam postingan di akun Facebook pribadinya.
Irianto mengaku, sudah lama mengenal sosok Ari Batubara.
BACA JUGA: DPR Beri Apresiasi untuk Kinerja Kemensos dengan Tambahan Anggaran
Tepatnya sejak tahun 2015, sejak menteri muda ini menjabat Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan.
Kini, kesan positif itu muncul kembali saat Irianto bertamu ke ruang kerja Mensos, Senin (6/7).
BACA JUGA: Gubernur Kaltim dan Kaltara Berbagi Pengalaman UNFCCC COP25 Madrid
Kebetulan kedua pejabat bertemu dalam agenda dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Kedatangan gubernur yang pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Kaltara di kantor Kementerian Sosial RI (Kemensos) itu untuk berdiskusi tentang program penyaluran bantuan sosial Kemensos dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya di wilayah Provinsi Kaltara.
Dalam pertemuan itu Irianto menyampaikan bahwa penyaluran bansos relatif lancar di Kaltara.
Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos dapat diatasi dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin.
"Alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes maupun dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip," kata Irianto.
Upaya Pemprov Kaltara dalam menyalurkan bansos, dengan menugaskan Tim ASN Pemprov Kaltara ke seluruh lokasi penerima bansos dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang makin solid dan efektif, baik untuk monitoring maupun penyerahan bansos itu sendiri kepada yang berhak menerimanya.
Irianto memastikan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur UU.
"Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.
Dalam diskusi tersebut, Mensos menjanjikan akan membangun fasilitas infrastruktur Pusat Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sosial di wilayah perbatasan, di Kabupaten Nunukan.
"Beliau (Mensos) meminta dukungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan dapat menyediakan lahan paling tidak seluas satu hektare. Jika lahannya sudah tersedia, maka pembangunan fasilitas infrastruktur tersebut dapat dianggarkan pada APBN 2021," katanya.
"Sebagai Gubernur Kaltara, saya akan berusaha maksimal mendukung program ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemkab Nunukan, karena sangat besar manfaatnya bagi upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat kita yang berada di kawasan perbatasan. Terima kasih, Pak Ari, " kata Irianto.
Provinsi Kaltara menerima kuota 12.888 KPM bansos Program Keluarga Harapan atau PKH Tahap I dengan nilai sebesar Rp 11.428.300.000. Selain dari Kemensos, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp 200 ribu per rumah tangga. Bulan Juli ini direncanakan penyaluran tahap ke-4.
"Saya juga berterima kasih kepada Pak Menteri atas kuota bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 27.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 9 juta KPM program ini di seluruh Tanah Air." kata Irianto. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi