Gubernur Kaltim Pasang Badan untuk Tenaga Honorer, Kalimatnya Tegas

Jumat, 14 Oktober 2022 – 07:43 WIB
Momen ketika Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor ketika menyerahkan SK pengangkatan PPPK kepada tenaga honorer beberapa waktu lalu. Foto/dok: Humas Pemprov Kaltim.

jpnn.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak bakal menghapus tenaga honorer yang ada di daerah itu.

Komitmen itu disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dengan pertimbangan jika honorer dihapus, itu bisa menimbulkan pengangguran massal di tiap daerah.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Satpol PP Sebut PNS Harga Mati, 2,2 Juta Honorer Bergejolak, Tolak Outsourcing

"Saya berkomitmen tenaga honorer tidak akan dihapus," ujar Isran Noor dalam keterangan resmi di Samarinda, Kamis (13/10).

Namun demikian, Isran tidak keberatan dengan penggantian istilah bagi pegawai yang tidak masuk kategori aparatur sipil negara (ASN) itu.

BACA JUGA: Ketum Honorer K2 Minta Regulasi Khusus Tenaga Teknis Administrasi, Jangan Cuma Guru & Nakes

"Apakah nantinya diganti namanya sesuai nomenklatur," lanjut dia.

Dia lantas mengungkap fakta bahwa di lingkup pemerintah terkecil, seperti desa juga memiliki tenaga penyuluh.

BACA JUGA: 90 Ribu Honorer Satpol PP Habis Kesabaran, Rancang Demo Besar-besaran, PNS Harga Mati!

Lalu, ditambah lagi dengan komponen pendukungnya seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang jumlahnya 480 ribu di seluruh tanah air.

Dari jumlah itu, lanjut Isran, ternyata masih banyak yang berstatus honorer.

"Termasuk pengurus dan anggota Perhiptani Kabupaten Kutai Timur yang jumlahnya 265 orang juga masih banyak yang honorer," ungkapnya.

Sementara itu, kata Isran, pemerintah hingga kini belum mampu menciptakan lapangan kerja di luar pemerintahan sebagai solusi bila aturan penghapusan honorer diterapkan.

"Data yang saya dapatkan, tenaga honorer di seluruh Republik Indonesia jumlahnya lebih kurang tiga juta orang, itu termasuk honorer guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan," bebernya.

Dengan asumsi satu orang honorer menanggung empat anggota keluarga, Isran menyebut jumlahnya bakal berlipat. Maka dampaknya bisa dibayangkan bila mereka dihapus.

"Dampaknya secara tidak langsung menambah angka pengangguran serta menciptakan kemiskinan baru," ujar Isran.

Eks Bupati Kutai Timur itu lantas menceritakan kunjungannya ke salah satu SD Negeri di Baturaden, Jawa Tengah.

"Dari sepuluh guru yang mengajar, ternyata hanya tiga yang berstatus PNS, sisanya tujuh guru adalah honorer dengan gaji Rp 300 ribu, pekerjaan sama dengan guru PNS," ungkapnya.

Itulah sebabnya Gubernur Isran Noor bertekad tetap mempertahankan tenaga honorer bahkan mengupayakan meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Namun mereka mensyukuri dan senang, itu baru satu sekolah. Lalu, kenapa tenaga honorer mau dihapus?" ujar Isran Noor bertanya-tanya. (antara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Gegara Komentari Tragedi Kanjuruhan, Chandra: Keberanian Polri Diuji


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler