jpnn.com, SURABAYA - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Jatim, dan Putra Sampoerna Foundation, meluncurkan Gerakan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri.
Gerakan ini sebagai upaya dalam mewujudkan target 100 persen SMA/SMK dan SLB melaksanakan IKM Mandiri pada Tahun Ajaran 2023/2024.
BACA JUGA: Prajurit TNI yang Ditembak KKB Merupakan Anggota BIN
Gerakan ini didukung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Saat ini Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri untuk SMA/SMK SLB di Jatim adalah terbanyak di antara Provinsi di Indonesia.
BACA JUGA: Pemprov Jatim Pecahkan 2 Rekor MURI di Hari Pahlawan
Dari 4.044 lembaga, sebanyak 77 persen sudah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka.
Gerakan Akselerasi IKM Mandiri pun, kata Khofifah juga didukung penuh oleh Kemendikbud-ristek dan Putra Sampoerna Foundation melalui pelatihan kepada kepala sekolah dan guru tentang IKM bagi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka.
BACA JUGA: Bawa Celurit, Massa Pencinta Habib Rizieq Kepung Polisi yang Masuk ke Pesantren
"Alhamdulillah, seluruh lembaga SMA/SMK dan SLB menunjukkan semangat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Timur," ujar Khofifah dalam siaran persnya, Senin (14/11).
Lebih lanjut, dijelaskan gubernur perempuan pertama di Jatim ini, syarat peserta program Akselerasi IKM yang dilanjutkan dengan webinar pada platform Guru Binar ini cukup sederhana, yaitu satuan pendidikan yang ikut terdiri dari satu kepala sekolah dan tiga guru dan bukan merupakan sekolah penggerak juga bukan SMK-PK.
Karenanya, dia mendorong sekolah-sekolah yang belum melaksanakan untuk menyiapkan diri agar kualitas dan pemerataan pendidikan bisa terwujud.
Khofifah juga berharap bupati dan walikota ini juga menyiapkan target 100 persen penerapan IKM Mandiri pada jenjang PAUD/TK, SD dan SMP pada Tahun Ajaran 2023/2024.
Sebab saat ini, Jawa Timur masih berada di peringkat 5 penerapan IKM Mandiri bila dihitung dari seluruh jenjang (PAUD SD SMP SMA SMK SLB).
"Kita memang ada di peringkat satu nasional untuk penerapan IKM Mandiri tingkat SMA/SMK dan SLB. Tetapi, jika digabung dengan penerapan IKM Mandiri di tingkat PAUD / TK, SD dan SMP, Jatim masih ada di peringkat lima setelah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan DIY. Jadi, diharapkan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, bupati, dan wali kota untuk mendorong lembaga-lembaga dibawah naungannya dalam melaksanakan Implementasi kurikulum merdeka secara mandiri," tegas Khofifah.
Dengan begitu, Jatim akan menjadi pelopor pelaksanaan IKM jenjang PAUD Dikdasmen di Indonesia.
Sementara itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi program gerakan akselerasi IKM Mandiri yang bekerja sama dengan Putera Sampoerna foundation ini ada tiga jenis. Yaitu, tiga jam pembelajaran, 12 jam pembelajaran, dan 32 jam pembelajaran.
"Kita upayakan untuk para guru agar ikut yang 32 jam pembelajaran dengan program guru transformatif. Pelatihan ini gratis dan mereka akan mendapatkan E - Sertifikat yang bisa digunakan untuk mengikuti Penilaian Angka Kredit (PAK) sebagai syarat untuk kenaikan pangkat," terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemdikbudristek Iwan Syahril menyambut baik adanya kolaborasi yang dilakukan pemprov Jatim dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui akselerasi IKM Mandiri.
"Dari pertemuan ini ada komitmen gotong royong, gerakan kita melakukan perubahan pendidikan. Seluruh stakeholder bersama-sama untuk problem solving terkait krisis pembelajaran yang diperparah kondisi pandemi Covid-19," ujarnya.
Kondisi itu dibuktikkan dari hasil assesmen nasional, yang mana literasi masyarakat Indonesia masih 50 persen di bawah kompetensi umum, sedangkan numerasi diangka 67 persen.
"Ini lebih parah numerasi. Masalah ini yang kita coba problem solving bersama-sama, dengan bantuan semua pihak kita bisa mengakselerasi," katanya.
Menurut dia, salah satu akselerasi itu melalui penerapan kurikulum merdeka yang ditujukan dalam pemulihan pembelajaran, karena bersifat lebih sederhana, fleksibel dan relevan.
"Kita pangkas 30-40 persen konten belajar. Karena selama pandemi kita ada kurikulum darurat. Kita bandingkan sekolah yang melaksanakan K-13 full dan sekolah yang melaksanakan K-13 dengan penyederhanaan. Ternyata learning loss lebih sedikit di K-13 yang disederhanakan. Jadi, less is more. Lebih sederhana lebih terdampak pada kualitas pendidikan," katanya.
Sedangkan yang dimaksud lebih fleksibel artinya sekolah memiliki penyesuaian. Siswa bisa dilayani sesuai dengan bakat siswa.
Kemudian, lebih relevan artinya pembelajaran sesuai dengan masalah yang ada disekitarnya. Seperti toleransi, polusi dan sebagainya. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Pelaku Penistaan Agama, Mungkin Anda Kenal
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti