jpnn.com - MATARAM – Perum Bulog menjadi bulan-bulanan di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016, kemarin. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi mengkritik perusahaan plat merah tersebut yang dinilai tak berpihak pada produksi pangan daerah.
Kritikan keras itu langsung disampaikan gubernur di hadapan Presiden RI Joko Widodo beserta jajaran menterinya yang juga hadir pada acara puncak HPN di KEK Mandalika Resort, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), kemarin.
BACA JUGA: Menteri Jonan Minta KCIC Perjelas Masa Waktu Konsesi
“Bulog yang seharusnya bertugas menyerap produksi pangan belum menjalankan tugasnya maksimal,” kritik TGB seperti dilansir Lombok Post (Grup JPNN), Rabu (10/2).
Dikatakan, setiap tahunnya Provinsi NTB menghasilkan 1,3 juta ton beras. Sebanyak 700 ribu ton dikonsumsi di dalam daerah dan sisanya menjadi nasional, yang diserap Bulog dan perdagangan antar pulau.
BACA JUGA: OJK Didorong Percepat Intermediasi LKM Swasta
“Bapak Presiden, ini saya sampaikan karena merupakan amanat dari masyarakat, bahwa Bulog sampai sekarang belum mampu menyerap secara maksimal hasil pertanian di NTB,” katanya.
Seharusnya, kata TGB, jika penyerapan beras di dalam daerah bisa dimaksimalkan oleh Bulog, maka negara tidak perlu sampai melakukan impor beras yang pada akhirnya melemahkan semangat petani.
BACA JUGA: SIMAK: Strategi Menteri Marwan Atasi Kenaikan Harga
“Bulog NTB pun belum bisa menyerap beras yang surplus. Kami berharap kalau bisa tidak ada impor beras,” kata TGB.
Tidak hanya soal beras. Gubernur juga mengeluhkan tingginya produktivitas jagung di NTB namun belum diakomodasikan dengan baik oleh Bulog.
Disebutkan, pada tahun 2015 pertumbuhan produksi jagung di NTB adalah yang tertinggi di Indonesia, mencapai 1,01 juta ton atau naik sekitar 26 persen dari tahun lalu. Dari total produksi, sekitar 150 ribu ton diekspor langsung melalui pelabuhan di Pulau Sumbawa.
Sayangnya, gubenur mengeluhkan harga jagung di saat panen kerap jatuh. Bahkan, harga jagung pernah mencapai titik terendah yaitu Rp 1.600 perkilo gram.
Gubernur mengadu bahwa instruksi Presiden Joko Widodo tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung senilai Rp 2.500 perkilo gram belum terealisasi. Sejak instruksi tersebut dikeluarkan pada kegiatan Tambora tahun lalu, Bulog NTB belum bisa menyerap jagung.
“Intruksi Presiden soal (HPP) jagung sebesar Rp 2.500 belum terealisasi. Sebab Bulog belum bisa menyerap Jagung NTB," ujarnya.
Anehnya, imbuh TGB, Bulog justru berencana untuk mengimpor Jagung dengan HPP sebesar Rp 3.000 perkilo gram. Rencana impor jagung ini pun diyakini akan sangat merugikan petani.
“Tiba-tiba sekarang mau mengimpor dengan harga Rp 3.000 perkilo gram, kalau saja Rp 3.000 itu sekali lagi untuk petani kita di dalam negeri, insya Allah semuanya akan sejahtera,” protes gubernur.
Presiden Jokowi sendiri belum memberikan tanggapan. Jokowi hanya terlihat mengangguk saat mendengar penjelasan bernada keluh-kesah dari Gubernur NTB tersebut.(uki/r9/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Jonan: Nggak Dipersulit saja Sudah Sulit
Redaktur : Tim Redaksi