Gubernur Positif COVID-19, Musda Demokrat Ditunda

Senin, 14 Juni 2021 – 07:39 WIB
Agenda Musda DPD Partai Demokrat ditunda. Ilustrasi Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, BANDA ACEH - Musyawarah Daerah (Musda) ke-V DPD Partai Demokrat Aceh ditunda karena dua alasan.

Pertama, Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang juga Ketua Demokrat Aceh positif COVID-19 dan saat ini menjalani isolasi mandiri.

BACA JUGA: Herzaky Demokrat: Beli Sembako Saja Berat, Sekarang Mau Dipajaki Pula

Alasan kedua, Banda Aceh kini berstatus zona merah pandemi COVID-19.

"Kami mengkaji juga Pak Gubernur Aceh yang sekaligus Ketua DPD Demokrat masih isolasi mandiri, dan Banda Aceh zona merah," kata Ketua Panitia Pelaksana Musda Demokrat Aceh Robby Syah Putra di Banda Aceh, Minggu (13/6).

BACA JUGA: Kelakar Yasonna Tentang Peluang Bos Benny Demokrat Jadi Presiden

Sebelumnya, DPD Demokrat Aceh berencana melaksanakan musda ke V pada 13-14 Juni 2021 di Kota Banda Aceh.

Robby mengatakan, pada prinsipnya Demokrat selalu memperhatikan kondisi tertentu di suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan di masa pandemi, sehingga atas pertimbangan tersebut musda ditunda sementara waktu.

BACA JUGA: Dian Tato sudah Ditangkap, Buronan Itu Ditembak di Kedua Kakinya, Lihat

"Kita (DPD Partai Demokrat Aceh) mempertimbangkan kondisi, berkoordinasi dengan DPP, bahwa alangkah lebih baik jika pelaksanaan musda ini ditunda dulu," ujarnya.

Menurut Robby, penundaan musda ini diputuskan untuk kebaikan bersama dalam mencegah penyebaran COVID-19 di daerah zona merah.
,
Robby mengatakan sejauh ini belum ada jadwal pasti sampai kapan penundaan tersebut.

Namun pihaknya terus berkoordinasi dengan DPP Partai Demokrat sambil menunggu kondisi Banda Aceh lebih baik, bahkan bisa saja sampai sebulan.

"Kita (DPD PD Aceh) juga perhatikan jadwal kegiatan DPP. Seperti hari ini, cancel di Aceh dilanjutkan ke Jawa Tengah dan empat provinsi lainnya. Tapi kita juga terus berkoordinasi menentukan jadwal berikutnya untuk Aceh," katanya.

Robby menambahkan, musda ini sebenarnya memang bisa dilaksanakan secara virtual, apalagi klausulnya juga terdapat dalam peraturan organisasi.

"Pemahaman dalam PO itu dengan berbagai pertimbangan, dan DPP lebih menyarankan untuk menunggu kondisi daerah lebih baik," demikian Robby. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler