jpnn.com, MAKASSAR - Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Wilayah Sulawesi Selatan terus berjuang agar kebijakan penghapusan tenaga honorer dibatalkan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan audiensi dengan Gubernur, Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru MenPAN-RB soal Penghapusan Honorer, Pemda Jangan Salah Kaprah
Namun hingga saat ini, permintaan audiensi belum dapat tanggapan dari Gubernur. Pada hal surat tersebut sudah lama dimasukkan.
Ketua PHK21 Sulsel, Sumarni mengakui sudah bersurat kepada Gubernur untuk melakukan pertemuan.
BACA JUGA: Seusai Bertemu DPRD, Disdik, BKD, Guru Honorer Lulus PG PPPK Ucap Alhamdulillah
Bukan hanya Gubernur, PHK21 Sulsel sudah melayangkan surat audiensi kepada DPRD Sulsel.
Namun sayang, permohonan tersebut belum ada tanggapan serius dari pemerintah.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2022: Tidak Ada Geser Menggeser Honorer, Guru Induk Aman di Sekolahnya
"Sudah kami bersurat untuk audiensi dengan Pak Gubernur dan DPRD Provinsi, namun sampai sekarang belum ada tanggapan," kata Sumarni kepada JPNN.com, Rabu (22/6).
Sumarni mengaku kecewa dengan sikap Pemprov maupun DPRD Sulsel yang enggan bertemu dengan PHK21. Berbeda dengan Provinsi lain yang cepat respon.
"Tipis harapan kami di daerah. Berbeda dengan lain, pemerintahannya sangat responsif terhadap tenaga honorernya," terang dia.
Sejauh ini, PHK21 Sulsel terus bekerja ekstra keras untuk menolak kebijakan penghapusan tersebut.
"Sesuai instruksi pusat, kami terus bergerak agar penghapusan tenaga honorer tidak jadi," ucapnya.
Hingga saat ini, tenaga honorer di lingkup Pemprov Sulsel sebanyak 11.425 orang. (mcr29/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : M. Srahlin Rifaid