jpnn.com, JAKARTA - Guru-guru honorer yang lulus passing grade (PG) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 makin gencar mendekati Pemda.
Teranyar, perwakilan guru lulus PG dari delapan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten beraudensi dengan DPRD, Dinas Pendidikan, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2022: Guru Lulus PG di Mapel Ini Bakal Masuk Keranjang, Sedih
Wakil Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Banten, Kartika Saraswati, mengatakan hasil audiensi pada Selasa (21/6) memberikan dampak positif.
Sebanyak 29 guru SMK lulus PG dari perwakilan 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten (Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang) bisa agak tenang setelah mendapat penjelasan.
BACA JUGA: Bu Heti: Jika Mekanisme Penempatan Guru Lulus PG seperti PPPK 2019, Aman SudahÂ
"Alhamdulillah DPRD Provinsi Banten, Dinas Pendidikan, dan BKD memberikan respons positif," kata Kartika kepada JPNN.com, Rabu (22/6).
Dia mengungkapkan, penjelasan dari wakil ketua DPRD Banten bahwa untuk Dana Alokasi Umum (DAU) akan dirapatkan dengan instansi terkait supaya bisa mengakomodasi semua guru.
BACA JUGA: Sikapi Seleksi PPPK Guru Tanpa Tes, Indra Charismiadji: Fatal, Saya Sudah Merinding
Jika tidak bisa mengangkat seluruh guru lulus PG PPPK 2021, maka, tidak usah melakukan pembangunan sekolah baru atau pun membuka kelas baru.
"DPRD menginginkan Pemda memprioritaskan pengangkatan PPPK dari guru lulus PG," ucapnya.
Sementara itu, dari BKD dan Dinas Pendidikan menginformasikan beberapa poin, yaitu:
1. Memperjuangkan posisi PPPK dan masalah penghapusan honorer.
2. Merevisi usulan kuota PPPK di Provinsi Banten.
3. Formasi PPPK 2022 sebanyak 1.885 dengan rincian formasi untuk guru 1.671 dan tenaga kesehatan (nakes) 214 dan masih dimungkinkan untuk memaksimalkan kuota P3K 2022 sesuai arahan Kemendikbudristek, dengan berpedoman pada anggaran APBD Provinsi Banten. Tentunya harus didiskusikan dengan pengguna anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Banten.
Sementara itu, Ketum FGHNLPSI Heti Kustrianingsih mengungkapkan, dari pertemuan kemarin, seluruh kabupaten/kota di wilayah Banten sudah dalam posisi aman secara angka.
Untuk guru honorer di Provinsi Banten masih harap-harap cemas karena jumlah guru lulus PG lebih banyak daripada formasi yang tersedia.
"Mudah-mudahan Pemprov Banten mau menambah usulan kebutuhan PPPK guru agar guru lulus PG bisa terakomodasi semuanya," pungkas Heti Kustrianingsih. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad