jpnn.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bakal mencabut izin perusahaan distributor oksigen apabila menjual barang tidak memprioritaskan rumah sakit di Kalbar selama PPKM darurat.
Menurut Sutarmidji, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin mengawasi supaya jangan sampai pasokan oksigen ke rumah sakit putus.
BACA JUGA: Lonjakan Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Hari Ini Hampir 15 Ribu!
"Kami juga akan mengawasi, apabila distributor oksigen kedapatan tidak bisa menyediakan pasokan ke rumah sakit selama PPKM darurat namun dijual ke industri karena beda harga, maka kami cabut dan putus kerja samanya," kata Sutarmidji.
"Kalau perlu, mereka (distributor oksigen) kami laporkan," tegasnya usai menghadiri Rapat Koordinasi PPKM Darurat di Wilayah Provinsi Kalbar, Senin (12/7) di Markas Kodam XII/ Tanjungpura.
BACA JUGA: Pertamina Tegaskan tidak Ada Penutupan SPBU di Kalbar
Menurutnya, Pemprov Kalbar sudah mendata adanya penambahan oksigen tank tainer atau ISO tank yang berisikan oksigen untuk kebutuhan di daerah itu.
"Hari ini ada satu ISO tank yang datang, bisa untuk 2.200 tabung oksigen per enam meter, dan saya sudah perintahkan untuk rumah sakit semuanya dan kami siap untuk langsung bayar," jelasnya.
BACA JUGA: Inilah Aturan PPKM Darurat di Kota Pontianak
Dia menambahkan untuk RSUD Soedarso saja membutuhkan 300 hingga 400 tabung per hari.
Belum lagi untuk kebutuhan rumah sakit lainnya.
Oleh karena itu, Sutarmidji menyatakan pihaknya akan mengawasi betul distribusi oksigen di Kalbar ini.
"Jangan main-main," tegas orang nomor satu di Pemprov Kalbar itu.
Lebih lanjut dia meminta pihak RS mana pun di Kalbar menangani serius pasien terpapar Covid-19.
Sementara itu, Pangdam XII/ Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar Rapat Koordinasi PPKM Darurat di Wilayah Provinsi Kalbar terutama Kota Pontianak dan Kota Singkawang, bersama para pemangku kepentingan di Kalbar.
"Kegiatan hari ini, kami melaksanakan Rapat Koordinasi tentang PPKM Darurat wilayah Kodam XII/ Tanjungpura meliputi wilayah Kalbar dan Kalteng. Kami juga mengarahkan 800 personel dalam rangka penebalan mendukung dari pelaksanaan PPKM mikro dan PPKM darurat yang sedang dilaksanakan," ujarnya.
Untuk di Kalbar, Nur Rahmad mengaku telah memperkuat di Kodim 1207/BS yang meliputi wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Untuk Kalimantan Tengah, ada Kodim Palangkaraya, Kodim Lamandau, dan Kodim Sukamara dalam rangka penebalan personel.
"Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga sampai tanggal 20 Juli bisa dikendalikan dan kita harapkan bisa kembali ke PPKM Mikro biasa lagi," katanya. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy