Gubri Syamsuar Curhat ke Anggota DPR soal Jalan Rusak, Kecilnya Dana PSR & DBH Sawit

Jumat, 18 November 2022 – 23:02 WIB
Gubri Syamsuar saat pertemuan dengan Komisi XI DPR RI. Foto: Dokumentasi Diskominfo Riau.

jpnn.com, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar curhat terkait permasalahan sawit di provinsi daerahnya saat pertemuan dengan perwakilan Komisi XI DPR RI, mulai jalan rusak akibat truk pengangkut tandan buah segar (TBS), hingga dana bagi hasil (DBH).

Pertemuan di Hotel Premiere Pekanbaru, pada Jumat (18/11) itu juga dihadiri perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

BACA JUGA: Kurang Direspons Bupati Adil, Rombongan Kades dari Meranti Temui Gubernur Syamsuar

Di hadapan Anggota Komisi XI DPR Achmad Hatari, Gubri Syamsuar mengatakan banyak jalan di Riau yang rusak karena truk pembawa sawit.

"Kadang baru diperbaiki tidak berapa lama rusak lagi karena truk pembawa sawit yang cenderung over kapasitas,” kata Syamsuar.

BACA JUGA: Bupati Meranti Bolos di Acara Mendagri Tito, Gubernur Riau Syamsuar Merasa Dilecehkan

Syamsuar meminta agar BPDPKS memberikan perhatian untuk perbaikan infrastruktur jalan yang hancur akibat dilintasi truk pengangkut sawit.

Mantan Bupati Siak dua periode itu juga menyoroti dana bantuan BPDPKS untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau yang terbilang kecil.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Naik Tipis, Berikut Daftarnya

Dana yang diberikan untuk peremajaan satu hektare kebun sawit masyarakat sebesar Rp 30 juta.

Menurut Syamsuar, dana bantuan untuk PSR itu masih kurang, karena saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Terlebih lagi, BPDPKS yang ada di bawah Kementerian Keuangan RI ini telah menghimpun triliunan dana sawit.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp 30 juta per hektare dirasa kurang," tutur Syamsuar.

Selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp 30 juta," pintanya.

Tidak hanya itu, Syamsuar juga meminta BPDPKS memberikan bantuan pembibitan sawit untuk pesantren, peningkatan DBH sawit dan juga peningkatan besaran pungutan PSDH.

Dalam pertemuan itu, Gubri Syamsuar juga mengatakan bahwa Riau merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data yang ada total luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektare.

"Namun itu belum termasuk lahan yang masuk kawasan hutan, kalau digabungkan bisa mencapai 4 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Riau," ujar Gubri Syamsuar. (mcr36/jpnn)


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Rizki Ganda Marito

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler