jpnn.com, JAKARTA - Guru agama nonkategori dua (non K2) sangat resah. Pasalnya, sampai saat ini belum ada informasi lanjutan tentang penambahan kuota guru agama untuk rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang digadang-gadang diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Maret-April mendatang.
Walaupun guru agama ini mengajar di sekolah umum, tetapi mereka di bawah langsung Kementerian Agama.
BACA JUGA: Colek PPPK, Jangan Lupakan 390 Ribu Honorer K2 yang Belum Diangkat ASN
Sampai saat ini, menurut Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain yang dihubungi JPNN pada 17 Februari 2021, baru 9.464 kuota yang disetujui pemerintah. Sedangkan usulan masih dibahas intensif di tingkat kementerian/lembaga terkait.
"Ya Allah, kami sangat resah. Kuota PPPK yang disiapkan sebanyak 9.464 itu hanya untuk sisa honorer K2 yang tidak lulus dalam tes PPPK Februari 2019. Sedangkan untuk honorer nonkategori dua belum ada," kata Mohamad Badrul Munir, guru agama SDN Bangsal 3 Kota Kediri kepada JPNN.com, Jumat (19/2).
BACA JUGA: Kuota PNS Sedikit, Ini Daftar Formasi yang Diisi PPPK
Guru pendidikan agama Islam (PAI) ini bukanlah honorer K2. Kalau kuota guru PPPK Kemenag tidak ditambah, otomatis Badrul dan kawan-kawannya tidak bisa ikut seleksi PPPK.
Badrul tidak bisa membayangkan bila kuota tambahan itu tidak diberikan. Posisi guru agama di sekolah akan makin terjepit.
BACA JUGA: Tolong Passing Grade Kelulusan PPPK Lebih Rendah, Kasihanilah Guru Honorer K2 dan Nonkategori
"Kami takut disingkirkan dengan guru-guru pendatang baru. Sepertinya pemerintah mulai menggeser guru honorer perlahan-lahan dengan guru PPPK maupun PNS," keluhnya.
Badrul mengaku ingin sekali ikut tes PPPK. Dia bahkan sudah mempersiapkan diri untuk tes walaupun formasi guru agama belum ada.
"Saya sudah konsultasi dan WhatsApp Direktur GTK Madrasah Kemenag. Beliau berjanji akan dikawal surat pernohonan DPP FHNK2 PGHRI," ungkap pengurus DPP Forum Honorer Non K2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) ini.
"Alhamdulillah surat kami oleh Direktur GTK Kemenag RI sudah diteruskan kepada Direktur PAI Kemenag Rohmat Mulyana," sambungnya.
Badrul berharap tidak hanya guru honorer PAI di Madrasah dan MI yang diperjuangkan. Namun guru agama non K2 di SD, SMP, SMA/SMK negeri yang terdata di Simpatika juga diusulkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Mendikbud Nadiem Makarim.
"Semoga usulan kami sejak 2018 hingga tahun ini bisa direalisasikan pemerintah. Kami konsisten mengusulkan PPPK. Teman-teman guru non K2 yang terdata di Dapodik sudah tenang, tinggal yang di Simpatika masih galau," tegasnya.(esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad