jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof Didin S Damanhuri menilai rencana impor beras jadi bukti adanya kekuatan kartel dan mafia yang mengendalikan distribusi pangan di Indonesia.
Dia mempertanyakan rencana impor satu juta ton beras yang akan dilakukan pemerintah di saat stok di Bulog dan petani masih melimpah ruah.
"Jadi rencana impor beras satu juta ton ini sangat tidak logis," katanya dalam kanal Bravos Radio Indonesia di YouTube pada Senin (22/3).
Menurutnya, ada tiga indikator yang membuat rencana impor itu jelas tidak masuk akal. Pertama, produksi beras nasional naik 5,5 juta ton lebih pada 2020 lalu. Kemudian pada Maret hingga April akan ada panen raya.
BACA JUGA: Mendag Jamin Tak Ada Impor Beras, Tetapi Ini Syaratnya...
"Stok beras pemerintah itu belum terpakai. Jadi logikanya di mana rencana impor itu," tegasnya.
Ketua Dewan Pakar lembaga think tank Brain Society Center (BS Center) ini mengamini pernyataan Direktur Bulog Budi Waseso (Buwas) yang menyebut adanya tangan-tangan kotor mafia pangan di balik rencana impor tersebut.
BACA JUGA: Mendag: Impor Beras untuk Memastikan Pemerintah tak Diatur Spekulan
Oleh karena itu, selama ini mafia pangan termasuk beras, daging dan komoditi lainnya memang sangat mengganggu peran Bulog.
"Itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sampai minta-minta maaf ke DPR, karena enggak berdaya menolak impor beras. K arena adanya kekuatan mafia itu tadi," ujarnya.
Dia menilai rencana impor yang digaungkan pemerintah dalam situasi pandemi sangat janggal apalagi daya beli dan perekonomian sedang menurun saat ini.
"Produksi padi di 2021 malah diprediksi naik 26,8 persen tetapi mau impor? Aneh sekali," pungkas Didin. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad