jpnn.com, JAKARTA - Sikap civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan situasi politik dan demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2024, memang murni gerakan nurani dan pikiran. Para akademisi menganggap pihak yang merendahkan gerakan akademisi ini bentuk kedangkalan pikiran.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan pihak yang berpandangan turun gunungnya para guru besar telah diorkestrasi atau menjadi partisipan dari calon yang maju di Pilpres 2024.
BACA JUGA: Guru Besar Turun Gunung Menyikapi Langkah Jokowi, Cak Imin: Ini Warning
Hal ini disampaikannya dalam acara “webinar: Refleksi Kebangsaan Profesor Indonesia” yang diadakan oleh Asosiasi Profesor Indonesia (API). Sejumlah guru besar dari berbagai universitas hadir dalam acara tersebut.
“Saya sangat terganggu dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada kita semuanya yaitu bahwa gerakan-gerakan kita itu adalah gerakan yang sudah diorkestrasi, buat saya itu menyinggung dan menyakitkan juga menunjukkan pemikiran yang dangkal. Bayangkan academica itu dianggap partisan bahwa para GB (Guru Besar) bisa diokrestasi,” ungkap Harkristuti secara daring, Rabu (7/2).
BACA JUGA: Gerakan Keprihatinan Guru Besar Sangat Berpengaruh Pada Elektabilitas Prabowo-Gibran
Menurut dia, banyak yang tidak tahu forum diskusi guru besar itu termasuk akademisi, tak pernah sepi akan ekspresi pemikiran masing-masing yang sangat dinamis, baik itu di prodi bahkan sampai fakultas, dan itu baru di satu universitas.
“Bagaimana anda membayangkan, adanya satu master mind, satu aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar di perguruan tinggi untuk menyuarakan satu keresahan dengan esensi dan menyampaikan pesan yang sama. Mungkin yang punya ide bahwa guru besar ini diorkestrasi tidak pernah diskusi dengan akademisi apalagi dengan guru besar,” ungkap Harkristuti.
BACA JUGA: Guru Besar Australia Nilai Prabowo Tak Terbendung Menuju Kursi RI 1
“Ini sangat mengerikan ketika kita dianggap berpolitik,” sambungnya.
Harkristuti menegaskan turunnya para guru besar ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi politik dan alam demokrasi Indonesia saat ini.
“Ini suatu warning, ini suatu peringatan bagi semuanya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya kita turun,” jelas dia.
Senada, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Profesor Cecep Darmawan menyatakan turunnya para profesor terhadap kondisi politik Indonesia hari ini adalah hal yang wajar.
Para guru besar memiliki kewajiban mencerahkan masyarakat terhadap situasi politik khususnya demokrasi Indonesia sekarang.
“Kita melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi sebetulnya ini, setidak-tidaknya dalam kategori pengabdian masyarakat. Bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat soal demokrasi kita hari ini,” kata dia.
Sementara, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Profesor Arief Anshory Yusuf mengatakan perlu turun melihat situasi politik dewasa ini jelas ada implikasinya terhadap ekonomi Indonesia.
Sembari memperlihatkan buku yang berjudul “Why Nation Fail” karya Daron Acemoglu dan James A Robinson, kualitas sebuah demokrasi di suatu negara akan berimplikasi terhadap kondisi ekonominya.
“Karena kalau kualitas demokrasi kita menurun terus, pada akhirnya kekuasaan di segelintir kelompok kalau dalam buku ini disebut sebagai extractive political and economic institution, oligarki. Ini akan membuat kita menjadi negara gagal,” ungkap dia.
Menurut Arief, jika demokrasi Indonesia menurun, maka mungkin sulit untuk menjadi negara maju pada 2045.
“Harapan kita menjadi negara yang maju di 2045, Indonesia Emas, itu mungkin akan membuat kita menjadi Indonesia gemas dan membuat kita cemas,” jelas dia. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prof Ardiansyah Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Kimia dan Biokimia Pangan di Universitas Bakrie
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga