jpnn.com, TAPIN - Sejumlah sopir dan pekerja tongkang terdampak atas blokade jalan hauling khusus batu bara di KM 101 Tapin, Kalimantan Selatan. Hingga kini, mereka terpaksa menganggur.
Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Muhammad Handry Imansyah menyebut permasalahan itu bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Tapin.
BACA JUGA: Kerusakan Lingkungan di Kalsel Berbahaya, Pemerintah Diminta Lakukan Ini
Sehingga permasalahan yang terjadi antara perusahaan yang bersengketa harus segera diselesaikan. Menurut dia, mediasi diperlukan untuk mempertemukan perbedaan dua kepentingan.
Menurut Handry, jika mediasi buntu maka pemerintah daerah dan DPRD Tapin memiliki daya paksa untuk menyelesaikan masalah tersebut.
BACA JUGA: BRGM Beri Bantuan Pengadaan Kandang Ayam untuk Warga Tapin
"Tentu banyak pihak yang dirugikan. Termasuk masyarakat luas. Negosiasi dan mediasi bisa dilakukan demi kepentingan bersama yang lebih besar,” ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (14/12).
Handry menambahkan, sengketa yang terjadi di antara kedua perusahaan harus segera diselesaikan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, melalui mediasi hal tersebut semestinya dapat dicari solusinya.
BACA JUGA: Usai bakar Gedung KPU dan DPRD, Massa Blokade Jalan Bandara, Mencekam!
Jika kemudian proses mediasi mengalami jalan buntu, Handry menyarankan agar kedua perusahaan yang bersengketa menyelesaikan persoalan melalui jalur pengadilan.
"Pengadilan adalah salah satu langkah terakhir untuk menyelesaikan sengketa. Jika memungkinkan, jalan hauling itu pun bisa dibuka terlebih dahulu sembari perundingan atau sidang di pengadilan berjalan," tegasnya. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh