jpnn.com, JAKARTA - Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, yang menjadi prioritas penanganan pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer K2 (kategori dua) adalah tenaga guru (termasuk dosen) dan tenaga kesehatan.
Terdapat tiga undang-undang yang digunakan untuk mengatur pengangkatan guru PNS. Yaitu UU ASN (Aparatur Sipil Negara), UU Guru dan Dosen, dan UU Tenaga Kesehatan.
BACA JUGA: Masa Kontrak PPPK Berapa Lama?
"Jadi patokannya bukan cuma UU ASN. Contohnya, guru honorer K2 harus disandingkan dengan UU Guru dan Dosen yang salah satu syaratnya harus S1. Kalau belum S1 tidak bisa diangkat sebelum kantongi ijazah sarjananya," terang Iwan, sapaan akrab Setiawan, Sabtu (15/12).
Langkah penanganan eks honorer K2 guru non PNS yang tidak lulus tes CPNS dan sudah berusia lebih 35 tahun, bisa mengikuti seleksi tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: Guru Honorer K2 Belum Sarjana tak Bisa jadi PPPK
Sementara bagi yang belum berusia 35 tahun bisa mengikuti tes seleksi CPNS pada tahun berikutnya melalui skema PPPK.
Iwan menjelaskan, guru K2 bisa melamar sepanjang umurnya satu tahun sebelum masa pensiun jabatan. Guru sendiri, pensiun di usia 60 tahun.
BACA JUGA: Data Honorer K2 Harus Valid Sebelum Pendaftaran Calon PPPK
"Guru yang usia 59 tahun pun masih memungkinkan untuk mengikuti seleksi PPPK. Dengan catatan memenuhi syarat UU Guru dan Dosen plus UU ASN," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuntaskan Honorer K2, Gerindra Konsisten Revisi UU ASN
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad