jpnn.com, JAKARTA - Guru honorer yang lulus passing grade PPPK, tetapi tidak mempunyai formasi terus bergerak. Mereka berusaha menembus Istana untuk meminta perhatian Presiden Joko Widodo.
Misi mereka hanya satu yaitu diberikan formasi PPPK guru.
BACA JUGA: Kemendikbudristek: PPPK bukan Harga Mati, Guru Berpeluang Menjadi PNSÂ
"Kami minta formasi PPPK bagi guru yang lulus passing grade tahap I diperkuat dengan payung hukum. Bukan sekadar statement saja," kata Kartika Saraswati, perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) kepada JPNN.com, Senin (8/11). (esy/jpnn)
Berikut ini isi surat FGHNLPSI kepada Presiden Jokowi tertanggal 8 November 2021.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Guru Tahap II Dibuka Pekan Ketiga November, Honorer Siap-Siap!
Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo
BACA JUGA: Surat Kemendikbudristek soal Tes PPPK Guru Tahap II Digelar November Bikin Honorer Kebingungan
di Istana Negara,
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat
Bapak Jokowi yang terhormat. Perkenalkan kami adalah Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia, sebuah forum yang beranggotakan guru honorer dari Sabang sampai Merauke dengan latar satuan, jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang berbeda yang beranggotakan 520 orang.
Melalui surat ini kami hendak menyampaikan kegelisahan hati kami kepada Bapak Presiden tentang karut-marut seleksi PPPK Guru 2021. Rekrutmen guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang awalnya memberikan secercah harapan bagi kami guru honorer di sekolah negeri kini terasa suram.
Terlalu banyak persoalan di akar rumput, mulai dari data yang tidak sinkron, formasi yang dibuka tidak seimbang dengan yang dibutuhkan di lapangan, sistem rekrutmen yang amburadul, sampai regulasi yang justru tidak berpihak kepada guru honorer. Semua hal ini mungkin terlihat jernih seperti air danau dari atas tetapi kotor di dasarnya.
Bapak Jokowi yang kami hormati.
Kami memahami benar bahwa proses pengangkatan tenaga honorer harus melalui seleksi penerimaan ASN PPPK. Pengangkatan tanpa tes tidak sejalan dengan peraturan perundangan dan bertentangan dengan gerakan revolusi (mental) birokrasi yang Bapak gaungkan.
Oleh karena itu, di tengah rumitnya persoalan seleksi ASN PPPK tahap I, kami tetap berusaha maksimal menyelesaikannya. Alhamdulillah, puji Tuhan kami telah lulus dengan nilai di atas ambang batas (passing grade) yang ditetapkan. Namun sungguh disayangkan kami tidak bisa melanjutkan langkah kami menjadi ASN PPPK.
Bapak, pada kesempatan ini kami mohon adanya regulasi atau payung hukum yang jelas yang melindungi dan menjamin hak kami mendapatkan formasi. Hal ini cukup beralasan karena wacana pemerintah pusat seringkali tidak sinkron dengan implementasi instansi daerah. Kami yang sudah mengikuti tes dan sudah memenuhi kriteria berharap agar bisa mendapat hak yang sama dan berkeadilan tanpa terganjal sistem yang kacau.
Mohon pemerintah memprioritaskan pengangkatan honorer di sekolah negeri yang sudah melaksanakan tes PPPK guru tahap I dan passing grade, tetapi tidak mendapat formasi. Gaji di bawah UMR, tidak mengenal tunjangan sertifikasi, gaji dibayar telat hingga berbulan- bulan adalah balasan atas pengabdian kami selama ini. Sulitnya akses mengikuti PPG bagi guru sekolah negeri adalah alasan kenapa kami insecure ketika harus dirivalkan dengan guru- guru swasta berserdik jika seleksi ASN PPPK tahap II nanti tetap digelar dengan aturan sebelumnya.
Demikian surat permohonan ini dibuat. Mengingat ini adalah hal yang sangat mendesak, besar harapan kami Bapak selaku pemimpin tertinggi negeri bisa mengabulkan permohonan ini dan kami bisa melakukan pertemuan dengan Bapak secara langsung. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.
Salam hormat,
Perwakilan FGHNLPSI
(Kartika Saraswati, S. ST)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Friederich
Reporter : Mesya Mohamad