Guru Honorer Minta Firli Usut Dana Pemda untuk Gaji PPPK

Minggu, 11 Desember 2022 – 06:18 WIB
Guru honorer sudah lulus seleksi PPPK tetapi belum diangkat Pemda. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah guru yang tergabung dalam Perkumpulan Pendidik Indonesia meminta Ketua KPK Firli Bahuri mengusut dugaan permainan seputar pengangkatan guru honorer oleh pemerintah daerah (Pemda).

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak persoalan yang membuat nasib guru honorer tidak jelas, termasuk keberadaan 15.415 guru yang sudah lulus seleksi PPPK 2021, tetapi belum juga diangkat Pemda.

BACA JUGA: Guru Honorer Lulus PG di NTT tidak Perlu Resah, Pasti Diangkat sebagai PPPK

“Sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami kerja saja, tetapi tidak dapat gaji dan tunjangan,” kata Dudi Mulyana, perwakilan guru honorer asal Indramayu, Sabtu (10/12).

Padahal, kata dia, berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah pusat telat menerbitkan Nomor Induk PPPK serta anggaran untuk gaji guru honorer sudah ditransfer ke Pemda.

BACA JUGA: 8 Tuntutan Guru Honorer soal PPPK Disuarakan BKH PGRI, Wakil Rakyat Mendukung

“Jawaban pusat dan Pemda berbeda-beda. Katanya sudah ditransfer tetapi Pemda bilang belum ada dana. Mohon Ketua KPK turun tangan. Ini ada apa? Apa benar Pemda belum terima dana?” ungkap Dudi Mulyana.

Dia mengaku miris karena bertahun-tahun keberadaan guru honorer terkatung-katung. Meski beban kerjanya tak jauh beda dengan PNS, mereka hanya menerima honor seadanya.

BACA JUGA: Firli Bahuri Ungkap Fakta: Koruptor Takut Dimiskinkan

Dudi mengatakan sikap pemerintah seperti memandang sebelah mata, terutama dengan terbitnya kebijakan yang dianggap kurang memihak guru honorer.

“Anehnya juga banyak guru lulus passing grade tetapi usulan formasi dari Pemda malah minim. Padahal kuota dari pemerintah pusat lumayan banyak, tetapi kenapa yang diusulkan sedikit,” ujar Dudi dengan nada heran.

Guru honorer lain, Anwar Sanusi berharap KPK mengawal kebijakan proses penerimaan dan pengangkatan guru PPPK.

Sebab hal itu menyangkut nasib ribuan guru yang telah lama mengabdi di seluruh pelosok Indonesia.

Di samping itu, sejumlah pihak juga menengarai adanya potensi permainan yang sangat rentan terjadi selama proses tersebut.

"Mohon KPK ini diusut, karena ini terjadi di banyak daerah. Kami percaya dengan kerja KPK,” tegas Dudi Mulyana.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler