jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Kabupaten Banyuwangi, Mohamad Sanur melontarkan kritikan tajam kepada pemerintah.
Menurut dia, kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk memberikan optimalisasi dalam seleksi PPPK guru 2021 jadi masalah besar.
BACA JUGA: Ketum Guru Honorer Mengaku Diintimidasi Kepsek, Sempat Tidak Digaji
Ini lantaran optimalisasi untuk mengisi formasi kosong, mayoritasnya berada di wilayah terpencil. Daerah terpencil ini sangat minim pelamar sehingga banyak yang kosong.
Jika guru honorer tua yang lulus passing grade dipindahkan ke sekolah terpencil dan meninggalkan sekolah Induknya, kata dia, sama saja pemerintah memberikan kesengsaraan.
BACA JUGA: Buat Mas Nadiem, Apakah Formasi Satu Juta PPPK Guru untuk Selesaikan Honorer Negeri atau Swasta?
"Ini ide gila. Kenapa guru honorer tua yang harus dipindahkan. Kalau mau optimalisasi, seharusnya pada seleksi PPPK guru tahap 3 karena formasinya masih banyak," kata Sanur kepada JPNN.com, Sabtu (8/1).
Dia tidak terima kalau guru honorer tua dikorbankan pemerintah hanya untuk memasukkan guru swasta. Dengan banyaknya guru swasta yang lulus PPPK, guru honorer negeri makin terjepit.
BACA JUGA: Banyak Kepsek Swasta Lulus PPPK Guru Tahap 2, Ki Saur Minta Kemendikbudristek Mencarikan Solusi
"Guru honorer tua sudah punya anak dan keluarga, sudah memiliki tempat tinggal permanen warisan orang tua, kok seenak jidatnya Anda mau mengoptimalisasi ke daerah terpencil," ujarnya.
Dia menegaskan yang layak ditempatkan di daerah terpencil itu guru swasta yang lulus PPPK karena mereka beserdik. Bukan para guru honorer negeri yang sudah puluhan tahun mengabdi di sekolah negeri.
"Buka mata dan telinga Anda," tegasnya. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad