jpnn.com, JAKARTA - Para guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak ada formasi merasa ketakutan menjelang seleksi PPPK tahap II.
Mereka khawatir sampai di tahap dua, kemudian lanjut ke tiga, tetapi tidak ada formasi.
BACA JUGA: Tampilan SSCASN Berubah, Guru Honorer Lulus PPPK 2021 Bingung, Berharap jadi Kenyataan
Perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengatakan pemerintah memang memberikan kesempatan tiga kali tes.
Namun, ujar Heti, masalah yang dialami anggota FGHNLPSI adalah tidak adanya formasi.
BACA JUGA: Jelang Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, PPK Diminta Bersiap-siap
Untuk nilai, kata dia, rata-rata mereka melampaui passing grade dengan predikat lulus murni.
"Kami punya data tidak semua formasi itu tersedia. Ini yang kami takutkan," ujar Heti kepada JPNN.com, Sabtu (13/11).
BACA JUGA: Guru Honorer Lega Pemberkasan NIP PPPK Serba Elektronik
Memang kata Heti, dari sisi jumlah baru 35 persen dari total 506 ribuan formasi PPPK guru terisi.
Namun, apabila melihat kelas jabatan, yang tersedia sangat sedikit.
Dia mencontohkan mata pelajaran matematika.
Di Kabupaten Cilegon, kata dia, hanya tersisa satu formasi untuk SD.
Formasi ini diprediksi Heti akan terisi di tahap II.
Kondisi ini juga terjadi di daerah lainnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi guru honorer yang lulus passing grade murni.
"Pemerintah katanya mau mengutamakan kualitas guru, mengapa kami yang sudah lulus passing grade murni malah dikorbankan hanya karena kami bukan guru induk?” ucapnya.
Heti mengaku bersama kawan-kawannya sudah mengadu ke DPR, KemenPAN-RB, Kemendikbudristek hingga Ombudsman RI untuk meminta keadilan. Mereka merasa tidak adil bila disuruh ikut tes tahap II dan III lagi.
Mereka juga traumatis apabila kondisinya serupa tahap I, ketika lulus passing grade dan meraih nilai tertinggi, tetapi kalah karena formasinya tidak ada lagi.
Untuk memilih formasi lainnya, Heti menilai malah merugikan guru honorer.
Sebab, nilai yang mereka peroleh di tahap I akan hangus.
“Kebijakan buah simalakama, maju kena mundur kena," cetusnya.
Sebagai solusinya, Heti dan seluruh anggota FGHNLPSI meminta ada payung hukum yang menjamin mereka mengisi formasi. Jangan sampai nilai yang sudah diraih diabaikan pemerintah.
"Kami butuh regulasi yang memastikan kami mendapatkan formasi. Jangan sekadar statemen saja karena birokrasi jalan bila ada hitam di atas putih," pungkas Heti. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad