jpnn.com, JAKARTA - Guru lulus PG pesimistis pengangkatan PPPK tuntas pada 2023. Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di puncak HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN).
"Pengangkatan PPPK guru dari honorer akan dituntaskan Mas Nadiem tahun depan? Aduh, apakah bisa, kayaknya enggak," kata Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Kabupaten Kebumen Musbihin kepada JPNN.com, Selasa (6/12).
BACA JUGA: Ribuan Guru Honorer Lulus PG di Lampung Berharap Dapat Penempatan, Begini Respons Pemprov
Musbihin menilai harapan Nadiem Makarim terlalu muluk. Sebab, menyelesaikan 193.954 guru lulus PG saja tidak tuntas tahun in. Masih tersisa sekitar 65 ribu guru lulus PG tidak mendapatkan formasi PPPK 2022.
"Wow banget ya kalau kuota 1,2 juta PPPK guru akan dituntaskan pada 2023. Yang P1 saja belum beres kok," kritik Musbihin.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Merestui Penyelesaian PPPK Guru, Bagaimana Nasib Honorer Teknis Administrasi?
Selain P1, ada juga P2 dan P3 yang harus dituntaskan. Jangan sampai kata Musbihin, janji Nadiem pada 3 Desember di depan Presiden Joko Widodo dan seluruh guru honorer hanya sebatas rencana, tetapi hasilnya zonk.
Musbihin mengaku tidak berharap banyak, karena sejak 2021 rekrutmen PPPK guru penuh masalah.
BACA JUGA: Mas Nadiem Sebut Guru Lulus PG Tidak Dapat Formasi PPPK, Lalu Berjanji Carikan Solusi
"Mas Menteri (Nadiem, red) kebanyakan rencana, tetapi hasilnya sudah diketahui semua orang lah," ucapnya.
Daripada terus menebar janji, Musbihin menyarankan agar pemerintah menuntaskan P1 sebanyak 194.954. Setelah itu baru beranjak ke honorer lainnya.
"Kasihan jika P1 kesalip-salip lagi, karena kami sudah lulus dan terbukti kompetensinya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Nadiem mengungkapkan ada tiga kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. Tiga kebijakan tersebut hasil kolaborasi Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Secara khusus, Nadiem menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Presiden Jokowi karena komitmennya yang kuat menuntaskan masalah honorer pada 2023.
Adapun tiga kebijakan yang akan ditempuh pada seleksi PPPK 2023 adalah:
1. Jika pada Maret 2023, pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut.
2. Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN PPPK tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran PPPK hanya untuk guru PPPK tahun depan.
3. Anggaran PPPK akan ditransfer kepada pemda setelah guru honorernya diangkat.
"Itu kebijakan yang akan ditempuh dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru honorer," tegas Nadiem Makarim.(esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad