jpnn.com - JAKARTA – Para guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021 tampaknya sudah kehabisan stok kesabaran.
Mereka menyiapkan aksi unjuk rasa atau demonstrasi akhir Februari, dipicu ketidakjelasan jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022.
BACA JUGA: Jadwal Pengumuman PPPK Guru Tak Jelas, Honorer Marah Besar, Siapkan Demo Lagi
Pada seleksi PPPK 2021 terdapat 193.954 guru yang lulus PG, tetapi tidak mendapatkan formasi.
Nah, pada seleksi PPPK 2022, mereka masuk prioritas satu atau P1 untuk diangkat pada 2022.
BACA JUGA: BKN pun Tak Tahu Kapan Pengumuman PPPK Guru, Haruskah Bertanya kepada Rumput yang Bergoyang?
Para guru lulus PG 2021 itu tidak perlu lagi ikut ujian seleksi PPPK 2022.
Namun, faktanya sekitar 55 ribu dari 193.954 guru lulus PG 2021 belum juga mendapatkan formasi pada seleksi PPPK 2022.
BACA JUGA: Perpres Gaji & Tunjangan PPPK Segera Direvisi, terkait Penghapusan Honorer?
Pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 yang dijadwalkan 2-3 Februari 2023 ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Tidak jelas kapan tanggal pastinya.
Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani hanya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi PPPK guru sekitar pekan ke-3 atau ke-4 Februari 2023.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengaku belum tahu kapan pengumuman PPPK Guru 2022 dilakukan.
"Mohon maaf, saya belum tahu dan ini benar-benar belum tahu kapan pengumuman PPPK guru dilakukan," kata Deputi Suharmen kepada JPNN.com, Rabu (8/2).
Guru Lulus PG Ancang-ancang Demo
Nuriah S.Pd., pengurus pusat forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) menyatakan pihaknya akan menggelar aksi demo akhir Februari ini.
"Kami sudah muak dengan masalah ini. Apa lagi yang ditunggu pemerintah sehingga pengumuman hasil seleksi PPPK guru molornya kebangetan?" cetus Nuriah, guru honorer di Kabupaten Bogor, kepada JPNN.com, Kamis (9/2).
Aksi demo akan menyasar Kemendikbudristek, guna meminta penjelasan detail kapan pengumuman dilakukan.
"Jangan permainkan nasib guru honorer khususnya P1 lagi. Mas Menteri (Mendikbudristek Nadiem Makarim), tolong buktikan janjimu untuk selalu berada di belakang guru honorer," cetus Nuriah.
Pesan dari Senayan untuk Guru Lulus PG
Kamis, 3 November 2022, Prof Nunuk Suryani menguraikan beragam masalah seleksi PPPK 2022, termasuk juga jumlah P1 yang belum mendapatkan formasi, di forum rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta.
Saat itu Prof Nunuk menyebutkan bahwa salah satu penyebab masih banyak yang belum mendapatkan formasi, karena banyak pemda yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan.
Bahkan, ada beberapa pemda yang sudah mengusulkan formasi, tetapi tiba-tiba membatalkan.
Prof Nunuk lantas meminta bantuan Komisi X DPR untuk menyosialisasikan kepada pemda bahwa anggaran gaji PPPK 2022 sudah dijamin pemerintah.
Pernyataan Bu Nunuk yang minta bantuan kepada Komisi X DPR, direspons Ferdiansyah.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar itu malah heran buat apa Prof Nunuk minta bantuan wakil rakyat.
Ferdy, panggilan Ferdiansyah, mengatakan para anggota Komisi X tidak pernah diberi bahan tentang penyelesaian masalah ini.
“Kemendikbudristek tidak pernah kasih bahan, tidak pernah mengajak Komisi X turun ke daerah, terus minta tolong. Minta tolongnya bagaimana, Mbak Nunuk? Saya mau tanya, caranya gimana? Gak kasih bahan, gak ngajak, bagaimana sosialisasinya? Enak banget. Anda punya masalah, kok kita (Komisi X DPR, red) dimintai tolong,” cetus Ferdy, dikutip dari channel Youtube Komisi X DPR RI.
Lantas, wakil rakyat di Senayan itu menyampaikan pesan ditujukan kepada guru-guru honorer.
Jika para guru honorer, terutama guru lulus PG 2021 tidak mendapatkan formasi, ingin menyampaikan protes lewat unjuk rasa, maka diminta jangan datang ke DPR.
“Kepada guru-guru honorer, kalau mau demo, demonya jangan ke Komisi X, tetapi ke Kemendikbudristek karena sebagai leading sector. Karena prinsip dari Komisi X sudah selesai, sudah berpuluh-puluh kali rapat,” cetusnya.
Janji Wakil Rakyat di Senayan
Pada Rabu, 9 November 2022, sejumlah forum guru honorer mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat di Komisi X DPR, Senayan, dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Anggota Komisi X DPR Muhammad Nur Purnamasidi bisa memahami perasaan yang dialami para guru lulus PG 2021.
Menurutnya, masalah ini dipicu inkonsistensi pemerintah dalam program pengangkatan 1 juta guru PPPK.
Dia mengungkapkan, inkonsistensi pemerintah antara lain terkait anggaran untuk gaji guru PPPK, jumlah kuota yang tidak sesuai rencana awal, dan guru lulus PG yang disebut masuk prioritas satu (P1) tetapi faktanya banyak yang tidak mendapatkan formasi.
“Padahal mereka sudah lulus passing grade, sudah belajar, sudah ikut bimbingan tes, sudah dinyatakan lulus, kok disuruh menunggu lagi,” ujar Nur, anggota Fraksi Partai Golkar dari dapil Jatim IV itu.
Nur saat itu mengatakan, Komisi X DPR sudah menyurati pimpinan DPR untuk menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pengadaan PPPK.
Urusan Pansus ini nantinya tidak hanya terkait pengadaan PPPK guru.
“Pansus melibatkan Komisi X, Komisi XI, Komisi II, Komisi IV, dan Komisi IX, karena ini seluruh PPPK, tidak hanya tenaga Pendidikan,” ujar Nur Purnamasidi.
Halo, apa kabar janji Senayan untuk membentuk Pansus pengadaan PPPK? Sami mawon. Tidak jelas juga. (sam/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu