jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Guru lulus PG tanpa formasi PPPK 2021/2022 demo bertubi-tubi.
Pemda pun kalang kabut karena gelombang aksi yang menuntut formasi PPPK guru 2023 tidak tertahankan.
BACA JUGA: Calon PPPK Guru 2022 Semringah: Buku Rekening Gaji di Tangan, NIP & SK Menyusul
"Alhamdulillah, aksi kami yang diikuti ratusan guru lulus PG atau prioritas satu (P1) cukup membawa hasil," kata Koordinator wilayah Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Fulkan Gaviri kepada JPNN.com, Senin (22/5).
Dia mengungkapkan aksi damai GLPGPPPK dipusatkan di gedung DPRD dan kantor Bupati Lamsel.
BACA JUGA: Aturan Seleksi PPPK Guru Berubah-ubah, P1 Dirugikan, Panselnas Mana Tanggung Jawabnya!
DI DPRD mereka diterima oleh Jengiskhan Haikal (fraksi Partai Demokrat) serta Andi Apriyanto (anggota Komisi 2 dari Fraksi PKS).
Kedua politikus itu menyatakan secara lisan di depan peserta aksi bahwa akan mengawal data formasi PPPK guru 2023 dari 120 nenjadi 727.
BACA JUGA: Guru Lulus PG Tanpa Formasi PPPK 2022 Demo Lagi Besok, Info DPR & Kemendikbudristek Pemicunya?
Keduanya juga ikut mendampingi massa aksi ke kantor bupati.
Ketika demo di kantor bupati, lanjut Fulkan, massa diterima oleh sejumlah pejabat.
Ending-nya, Asisten 1 Bupati, Sekwan Thomas Americo, Kadisdik Asep Jamhur, dan Dwi Riyanto (Komisi IV dari Fraksi Gerindra) membuat kesepakatan akan memfasilitasi ke Kemendikbudristek dan Kemenkeu.
"Itu sebagai bukti serius pemdampingan perubahan usulan formasi 727 Lamsel yang akan dilaksanakan pada Rabu (24/5) dengan fasilitas BPKAD, BKD, DPRD, PGRI, GLPGPPPK," terang Fulkan.
Jika janji pendampingan dan perubahan formasi tidak diditindaklanjuti atau dilaksanakan, Fulkan menegaskan akan menggelar aksi demo jilid 4.
Aksi demo berjilid-jilid ini kata Fulkan, untuk meminta hak para guru lulus PG. Lamsel tinggal menyelesaikan 727 sisa guru lulus PG, sehingga tidak ada alasan menunda-nunda karena tidak ada dana.
"Kekhawatiran Pak Bupati terlalu berlebihan, karena ternyata transfer gaji dan tunjangan ASN baik PNS maupun PPPK semuanya lewat DAU," ucapnya.
Fulkan mengatakan GLPGPPPK sudah membantu pemda dengan mendatangi pusat mencari informasi mengenai gaji dan tunjangan PPPK.
Datang ke Jakarta dengan modal utang, menggadaikan barang, dan urunan para guru honorer.
Ketika informasi sudah lengkap, apalagi yang ditunggu pemda.
"Mengapa daerah lain bisa mengusulkan banyak, Lamsel malah sangat sedikit. Kami pastikan aksi akan terus berlanjut kalau Pemda tidak memenuhi janjinya," pungkas Fulkan Gaviri. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad