jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman hasil sanggah seleksi PPPK guru 2021 tahap I yang sudah melewati batas waktu menimbulkan tanda tanya di kalangan honorer.
Bahkan seorang mantan honorer yang lulus seleksi PPPK 2019 angkat suara. Mereka menduga ada sesuatu di balik itu.
BACA JUGA: Lulus Passing Grade PPPK Disuruh Tes Tahap II, Edward: Menyakiti Guru Honorer
Hanif Dharmawan, guru PPPK, menceritakan pengalamannya ketika ikut tes PPPK Februari 2019.
Saat itu April 2019 sudah ada pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemudian dikirimkan ke daerah masing-masing.
BACA JUGA: Hasil Sanggah Seleksi PPPK Guru di SSCASN Berubah, Honorer Resah, Payah!
"Saat itu prosesnya cepat, tetapi karena regulasinya belum lengkap akhirnya tertunda dua tahun," kata Hanif kepada JPNN.com, Jumat (22/10).
Dia melihat tertundanya pengumuman karena mungkin ada sinkronisasi Pansel Guru PPPK Kemendikbudristek dan Panselnas CSAN 2021 yang ketuai Kepala BKN.
BACA JUGA: Warga Surabaya yang Utang di Pinjol Ilegal Sukomanunggal, Ini Kabar dari Kombes Gatot
Pada 2019, sistem pengumumannya berjalan teratur tanpa adanya gelombang protes. Sebab, semua dibuat transparan.
Sedangkan seleksi PPPK 2021 formasi guru, Kemendikbudristek yang menjadi Pansel. Sementara Kemendikbudristek baru sekarang mengurusi rekrutmen guru PPPK dalam jumlah sangat banyak.
"Takutnya ada sesuatu, tetapi saya berusaha berpikir positif," ucapnya.
Dia mengungkapkan saat ini banyak guru honorer gelisah karena takut datanya berubah. Hanif menyarankan Kemendikbudristek mendengarkan masukan dari Panselnas CASN 2021.
Mengingat BKN profesional dalam mengelola sistem CASN. Kemendikbudristek memang pengalaman di dunia guru, tetapi soal kepegawaian tetap lebih lihai BKN.
"Contohnya kami, walaupun dua tahun menunggu regulasi tetapi begitu lengkap payung hukumnya, BKN tancap gas melakukan penetapan NIP PPPK 2019," ucapnya.
Senada itu Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menyatakan seleksi PPPK 2019 tidak ada kejadian luar biasa.
Semuanya berjalan tertib mulai dari pendaftaran hingga pengumuman.
BKN yang memiliki database honorer K2 pun mengawal proses seleksi dengan baik sehingga tidak ada satu pun peserta bodong yang masuk.
Titi menceritakan pengalamannya saat pengumuman hasil tes PPPK 2019, semuanya dibuka transparan.
Mereka bisa melihat hasil tes dan membandingkan satu sama lainnya.
"Hasilnya fair makanya enggak ada yang protes," cetus Titi yang saat ini sudah berstatus guru PPPK hasil seleksi 2019.
Kondisi berbeda dengan tes PPPK guru tahun ini yang banyak problematikanya.
Titi menilai masalahnya sudah dimulai dari pendataan oleh Kemendikbudristek. Belum lagi ada penentuan guru prioritas I dan II. Indikatornya hanya dilihat dari guru induk serta noninduk. "Sekarang runyam, kan?," tegasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad