jpnn.com - BANJARNEGARA - Politisasi guru sudah bukan rahasia lagi. Namun kali ini, Para guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Wiyata Bakti (FKGWB) Banjarnegara tak mau lagi dikibuli politisi, jelang pemilu 2014 mendatang.
Ketua II FKGWB Banjarnegara, Khafid Suharyanto mengatakan, saat ini pihaknya sudah tidak tertarik lagi dengan berbagai iming-iming para politisi.
BACA JUGA: Mahasiswa FK UISU Demo Diancam Dipecat
Sebelumnya saat pemilu 2009, kata dia, ada Memmorandum of Understanding (MoU) antara salah satu calon kepala daerah dan wakilnya. Namun dia enggan menyebutkan kepala daerah dan wakilnya yang ia maksud.
"Namun ketika telah menjadi kepala daerah, MoU tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik tertentu yang merecoki MoU. Akibatnya, dari 430 guru anggota FKGWB yang dijanjikan memperoleh tunjangan kesejahteraan, hanya 30 persennya yang benar-benar menerima. Itupun tidak konsisten atau selalu ada setiap tahun. Kadang-ada kadang tidak, ini yang membuat kita sakit hati," ungkapnya.
Dia berharap ada upaya DPRD dan pemda setempat untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka. Dia juga berharap agar tunjangan bagi guru wiyata bakti bersifat kontinyu. "Syukur-syukur kalau naik atau mendekati UMK," harapnya.
Dia menambahkan, tunjangan sebesar Rp 300 ribu atau Rp 400 ribu per bulan sangat besar artinya bagi guru wiyata bakti. "Memang belum memcukupi, namun dengan adanya honor dari sekolah sudah cukup meringankan beban kami," ungkapnya. (drn/din/sam/jpnn)
BACA JUGA: Anggaran Rp 20 Triliun Kemendikbud Belum Terserap
BACA JUGA: Angka Drop Out di Kelas 1 - 3 SD Tinggi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud: Kementerian Tak Bisa Sanksi ITN
Redaktur : Tim Redaksi