jpnn.com, JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) ramai diperbincangkan terkait posisi menteri di pemerintahan Joko Widodo.
Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz menjelaskan posisi NU dalam pemerintahan.
BACA JUGA: Yenny Wahid Tak Mau Ada Kesan NU Minta-minta Kursi Menteri ke Jokowi
"NU bukan partai politik dan siapa pun yang ditempatkan dalam posisi menteri membantu presiden terpilih sepenuhnya hak prerogratif presiden" katanya.
NU dalam sejarahnya, menjalankan politik kebangsaan, politik tingkat tinggi dalam meneruskan perjuangan para pendiri NU.
BACA JUGA: Lebarkan Sayap, NU Bidik Pos Kementerian Ekonomi
“Peran NU dalam sejarah perjalanan bangsa ini tidak dapat dinafikan, terus istikamah meneruskan perjuangan para pendiri NU. Perlu ditegaskan, Politik NU merupakan politik kebangsaan, politik ’aliyah bukan politik praktis pragmatis sebagaimana partai politik. Dalam hal ini peran NU sangat lengkap, NU berjuang mempertahankan bangsa ini," paparnya
Sebaliknya, Gus Aiz melanjutkan, peran pemerintah melalui menteri-menterinya dan seluruh birokrasi di dalamnya harus didasarkan kepentingan rakyat sekaligus juga menjaga keutuhan negara ini dari arsiran-arsiran ideologi dan pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, kebinekaan bangsa ini harus dilestarikan menjadi fondasi peradaban sebuah bangsa dalam bingkai NKRI dan UUD 1945.
BACA JUGA: Warga NU Berjasa Jadi Pendongkrak Kemenangan Jokowi - Maruf
“Zaman Orde Baru, Gus Dur berpolitik hingga mengantarkan beliau menjadi Presiden RI ke-4 dan semua pengurus PBNU ketika itu jadi tim sukses PKB dan semua pengurus wilayah cabang juga jadi jurkam PKB, melalui jalan demokrasi yang diretas sudah benar. Saat ini bisa kita rasakan perjuangan beliau. Yang tidak memahami ini, berarti dia menyalahkan Gus Dur, menghina Gus Dur," pungkas adik sepupu KH. Abdurrahman Wahid ini.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Komitmen Muhammadiyah, NU, FPI dan Sejumlah Ormas di DKI Jakarta Demi NKRI
Redaktur & Reporter : Friederich