jpnn.com - SORONG - Ratusan tokoh di Kota Sorong, Papua Barat Daya menjadi saksi pelantikan pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten dari Badan Persaudaraan Antariman (BERANI) se-Papua Barat Daya.
Hadir Ketua Umum DPP BERANI, Lorens Manuputty dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar, Rabu (15/11).
BACA JUGA: Gus Halim: Semua Pembangunan Harus Sesuai Mazhab
Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar mengatakan Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara Pancasila.
Gus Halim juga menyebut sebelum Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama atau NU juga sudah mendeklarasikan bahwa Indonesia bukan negara Islam.
BACA JUGA: Gus Halim Ajak Masyarakat Mengawasi Dana Desa
"NU sudah klir. Sejak sebelum Indonesia merdeka, bahwa Indonesia bukan negara Islam. Jika ada yang menyebut Indonesia ini negara Islam maka harus berhadapan dengan PKB," ujar Gus Halim.
Pria yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini juga memberikan pesan bahwa keberadaan Berani dan sukarelawan lintas iman di Papua Barat Daya ini bukti kehadiran DPP PKB dalam menjawab persoalan yang ada di Papua.
BACA JUGA: PKB Jatim: Nomor Tauhid, Inspirasi Terus Bergerak untuk AMIN
Kehadiran Berani di Papua adalah jalur memberikan kesempatan warga Papua untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Isu besar Papua adalah soal kesejahteraan, kehadiran Berani di Papua bisa menjadi saluran warga Papua seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga calon wakil presiden di Pilpres 2024," kata Gus Halim.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Berani Lorens Manuputty menegaskan Berani merupakan Badan Otonom PKB yang diberikan mandat untuk menghimpun kekuatan komunitas lintas iman.
Lorens juga menyebut kehadiran Berani juga sebagai bentuk kehadiran PKB di Bumi Papua dalam menjalankan visi besar yang disampaikan pendiri PKB, yakni KH Abdurahman Wahid.
“Gus Dur dalam membangun PKB selalu mengedepankan rasa toleransi dalam beragama. Jika tidak ada PKB dan Gusdur saat itu menjadi Presiden RI, maka bisa saja umat Tionghoa tidak bisa menjalani secara bebas hari Imlek dan agama Konghucu secara legal negara mengakui,” ujar Gus Halim.
Sebanyak 50 pengurus dari lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya telah dilantik.
Ketua Organisasi dan Kaderisasi, Carolus Tindra Matutino Kinasih membacakan surat keputusan Pengurus DPW DPC Berani Papua Barat Daya.
“Semoga pengurus dapat menjalankan amanat yang sudah diberikan tanggung jawab dalam membesarkan organisasi Berani di Papua Barat Daya,” katanya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan