jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengatakan seluruh warga desa yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, harus mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).
Untuk itu, Gus Halim meminta para kepala desa dan 'Relawan Desa Lawan COVID-19' memantau terus warga yang terdampak.
BACA JUGA: Moeldoko: Itu Tuduhan Mengawur dan Menyesatkan!
Gus Halim menyatakan hal tersebut saat menjadi narasumber pada rapat virtual terkait 'Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/7).
"Jangan sampai ada warga desa yang terdampak (covid-19), baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani,” ujar Gus Halim.
BACA JUGA: Keren, PDIP Jakpus dan ABJ Gelar Vaksin COVID-19 dari Pintu ke Pintu
Menurut Gus Halim, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai relaksasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa.
Menurutnya, relaksasi tersebut memungkinkan BLT Dana Desa diberikan secara rapel.
BACA JUGA: 4 Jurus Ampuh Anak Mumpuni Saat Harus Tetap di Rumah di Masa Pandemi
Gus Halim berharap pemerintah daerah dapat membantu percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat.
“Kemarin-kemarin BLT dana desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung (dicairkan), untuk kemudian diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” ucapnya.
Gus Halim lebih lanjut mengatakan, data KPM BLT Dana Desa tahun ini merujuk pada data KPM BLT Dana Desa tahun lalu, yang sudah melalui verifikasi ulang.
Meski demikian, data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa.
“Data penerima BLT Dana Desa sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi yang mengharuskan,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Gus Halim menerangkan, BLT Dana Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lain.
Pendataan KPM BLT Dana Desa dilakukan oleh 'Relawan Desa Lawan Covid-19' berbasis RT, yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
“Mereka yang kehilangan mata pencaharian karena sekarang enggak bisa buka warung misalnya, ini masuk sebagai KPM."
"Nah ketika sudah bisa buka warung lagi, mata pencahariannya kembali, bisa saja dikeluarkan dari KPM."
Sangat fleksibel sekali, yang penting pendataannya betul dan diputuskan di musyawarah desa,” tutur mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Halim mengatakan, dana desa yang bersumber dari APBN tersebut saat ini fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan program Desa Aman Covid-19.
Adapun target utama dari tiga program tersebut yakni untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa.
“Program lain dipikirkan berikutnya, yang penting sekarang fokus dulu untuk itu,” pungkas Gus Halim.(*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang