jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan konferensi video dengan civitas academica Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (18/5).
Gus Menteri -panggilan akrabnya- yang dalam konferensi itu didampingi Sekjen Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi membahas reformulasi alokasi dan penentuan skala prioritas Dana Desa agar lebih akomodatif untuk pembangunan kawasan perdesaan.
BACA JUGA: Kemendes Rapat dengan UNDP, Gus Menteri Tawarkan Konsep Desa Tak Ndesani
Menteri Halim dalam arahannya mengatakan, pembangunan desa harus bertumpu pada akar budaya. Menurutnya, kearifan lokal harus menjadi prioritas untuk diberikan ruang gerak yang maksimal.
Sebagai contoh adalah dahulu kepala desa dianggap sebagai pemberi solusi karena kemampuannya menyelesaikan persoalan dengan bertumpu pada kearifan lokasi dan akar budaya. "Oleh karena itu kami ingin ada focusing dan penataan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat desa dengan adanya Dana Desa saat ini," katanya.
BACA JUGA: Sebentar Lagi Lebaran, Semoga Seluruh BLT Dana Desa Tersalurkan
Gus Menteri menuturkan, pada dasarnya Dana Desa memiliki nilai positif yang cukup banyak, meski ada anggapan yang menyebut program itu justu membuat gotong royong di perdesaan berkurang. Menurut Gus Menteri, yang perlu dilakukan adalah sebuah strategi tepat agar berbagai sorotan dengan keberadaan Dana Desa bisa dieliminasi.
Menteri asal Jombang, Jawa Timur itu pun mengharapkan ITB bisa memberikan dukungan tentang reformulasi Dana Desa. "Meski ini ranah Kemenkeu, tetapi Kemendes PDTT akan memberikan usulan jika ada ada masukan dari ITB," kata Gus Menteri.
BACA JUGA: Info dari Gus Menteri tentang Progres Pencairan BLT dari Dana Desa di Masa Pandemi
Selain itu, Kemendes PDTT juga mengajak ITB melakukan kajian atau telaah akademik untuk memberikan masukan soal strategi penentuan skala prioritas pengunaan Dana Desa. Pasalnya, hingga saat ini regulasi terkait Dana Desa terkesan menyamakan kondisi desa.
"Ini jadi satu masalah sendiri, yang perlu ada penanganan atau perubahan paradigam dan alur pikir. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari civitas academica ITB," katanya.
Mantan ketua DPRD Jawa Timur itu menambahkan, langkah yang agak mendesak dilakukan karena waktunya agak mepet adalah penyusunan Peraturan Menteri Desa (Permendes) terkait dengan Skala Prioritas Pengunaan Dana Desa tahun 2021. Permendes itu harus selesai pada Agustus mendatang.
Kemendes PDTT pun mengharapkan ITB memberikan dukungan terkait Sistem Informasi Desa. Berkaca pada kondisi saat ini, keputusan Presiden Jokowi tentang Jaring Pengamanan Sosial (JPS) untuk penanggulangan Covid-19 termasuk dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki manfaat besar.
Namun, BLT baru terealisasi sekitar 24 persen, sementara desa yang sudah menyelesaikan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penentuan Keluarga Peneriman Manfaat (KPM) sekitar 50 ribuan desa.
Salah satu penyebab minimnya realisasi adalah masalah tumpang tindih data di tingkat kabupaten. Kemendes PDTT mensyaratkan hasil Musdes dibawa ke tingkat kabupaten untuk disinkronisasikan.
"Ini kelemahan tetapi merupakan keniscayaan. Dengan sinkronisasi di daerah terjadi hambatan luar biasa," kata Gus Menteri.
Lebih lanjut Gus Menteri mengatakan, Kemendes ingin 2021 menjadi momentum untuk Sistem Informasi Desa yang lengkap, termasuk memuat data dan potensi desa. Jika Presiden Jokowi menyetujui usulan Kemendes PDTT, bisa saja aparatur desa dilatih oleh BPS sebagai operatornya.
Hingga akhirnya, seluruh data itu basisnya di desa dan updating data ini bisa dilakukan setahun sekali dengan gunakan Dana Desa.
Kemendes PDTT pun ingin ada revitalisasi ekonomi di desa, apalagi pasca pandemi Covid-19 ini. Kemendes ingin desa miliki konsep yang utuh dan implentatatif terkait urusan ketahanan pangan.
"Revitalisasi ekonomi jangka pendek karena Covid-19 maupun pengembangan ekonomi desa dan pedesaan menurut kami juga butuhkan dukungan pemikiran dan konseptual dari ITB," kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.
Rektor ITB Reini D Wirahadikusuma mengapresiasi kepercayaan Kemendes PDTT yang mengajak perguruan tinggi yang dipimpinnya untuk bersama-sama memikirkan arah dan skala prioritas pembangunan desa. "ITB berkenan membantu karena kebetulan kampus baru akan aktif kembali pada Agustus 2020 maka itu ada alokasi waktu untuk kerja sama ini," kata rektor perempuan pertama di ITB itu.(eno/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni