jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan rapat secara virtual dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Kamis (14/5).
Dalam pertemuan secara daring itu Gus Menteri -panggilan karibnya- didampingi Sekjen Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi dan sejumlah pejabat tinggi madya di kantornya, bilangan Kalibata, Jakarta Selatan.
BACA JUGA: Info dari Gus Menteri tentang Progres Pencairan BLT dari Dana Desa di Masa Pandemi
Agenda rapat virtual itu adalah membahas rencana kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang antara Kemendes PDTT dengan UNDP Indonesia. Ada empat hal pokok yang ditawarkan UNDP kepada Kemendes PDTT dalam rapat itu.
Pertama, UNDP menawarkan program penanggulangan COVID-19 di tingkat perdesaan, khususnya terkait Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kedua, penyelarasan kerangka monitoring dan evaluasi di tingkat desa, indeks desa membangun (IDM), dan target dan indikator Sutainable Development Goals (SDGs) untuk kawasan perdesaan.
BACA JUGA: Polling Kemendes PDTT: Mayoritas Kades Tidak Setuju Mudik
Ketiga adalah pengunaan Social Innovation Platform, satu pendekatan partisipatori yang komprehensif memakai thinking system dalam upaya pengembangan sosial ekonomi kawasan perdesaan, termasuk dampak COVID-19.
Terakhir, penguatan komunikasi dan promosi serta ‘knowledge sharing’ dari praktik-praktik keberhasilan Kemendes PDTT di tingkat nasional, regional (ASEAN atau Asia Pasifik) dan global untuk percepatan capaian SDGs di Indonesia dan kontribusi ke tingkat global.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Siapkan Rp 11,2 T untuk Padat Karya di Desa
Gus Menteri dalam pertemuan itu mengapresiasi tawaran-tawaran UNDP dalam pembangunan perdesaan. “Saya berterima kasih dan sangat gembira ketika kita berdiskusi lalu ada kesamaan sudut pandang, kesamaan persepsi dalam membangun desa-desa di Indonesia untuk menuju desa yang tidak ndesani,” ujarnya.
Mantan ketua DPRD Jawa Timur itu menambahkan, desa harus berwawasan global dengan tetap bertumpu pada akar kebudayaan. Oleh karena itu Gus Menteri menegaskan, pembangunan tidak boleh membuat Indonesia tercerabut dari akar budaya.
“Pembangunan di desa tidak boleh lepas dari dua hal, pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi. Makanya dalam paradigma pembangunan desa harus betul-betul bertumpu pada akar budaya,” ulasnya.
Gus Menteri mengharapkan hal-hal yang telah dibahas dalam rapat virtual itu bisa segera direalisasikan. Sebab, sambungnya, situasinya sudah sangat membutuhkan aksi.
“Saya pikir semakin cepat akan makin baik, supaya kita bisa langsung action. Agar kita segera action, maka ada beberapa hal yang harus disepakati. Saya sepakat, makin cepat makin baik,” pungkas menteri asal Jombang, Jawa Timur itu.
Sebagai informasi, Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet ikut langsung dalam rapat virtual itu. Christophe didampingi Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze, Juliaty Sopacua (technical advisor SDGs), Siprianus Bate Soro (head of democratic governance and poverty reduction unit), Christian Budi Usfinit (team leader of resilience and reconstruction unit), Teuku Rachmatsyah (head of quality assurance and results unit), Suryo Utomo Tomi (head of communication unit), Sandy Angga Hikmata, (SDGs team support), Pramudita Lestari (executive assistant), Wiryawan Nimpuno (interpreter).(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi