jpnn.com, SUBANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyaksikan penyaluran dua bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis (5/11).
Keduanya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
BACA JUGA: Gus Menteri: Sisa Dana Desa Rp 34,6 Triliun untuk PKTD dan BLT
Gus Menteri -panggilan Mendes Abdul Halim Iskandar dan Mensos Juliari ingin memastikan bahwa warga terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.
"Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa? Ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial," kata Gus Menteri.
BACA JUGA: Kapitra Ampera: Itu Haknya Habib Rizieq Shihab
Dia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah. GUs Menteri bahkan mengaku sempat kelabakan saat kepala Negara meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.
"Hampir setiap hari saya ditelepon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, di mana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tetapi juga mengawal apakah betul menterinya bekerja dengan baik," ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY.
BACA JUGA: Gus Menteri Optimistis SDGs Desa Berkontribusi Besar bagi Pencapaian Nasional
Terkait BLT Dana Desa, kata Gus Menteri, beberapa desa di Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan BLT.
Namun demikian, kekurangan anggaran tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.
"Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak tercover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
Di samping itu, Gus Menteri juga mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial. Sebab, Presiden Jokowi selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.
"Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tegas Gus Menteri.(*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam