jpnn.com - BLITAR – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa dikenal Gus Muhaimin siap mengawal mandat dari para kepala desa (kades) se-Jawa Timur, untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.
Gus Muhaimin mengatakan alokasi dana desa (ADD) yang ada saat ini, yakni sekitar Rp 1 miliar per desa per tahun, masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Dapat Mandat dari Ratusan Kades se-Jatim jadi Calon Presiden
Menurutnya pemerintah seharusnya mengalokasikan APBN sebanyak Rp 5 miliar per desa per tahun.
"Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil, kalau berhasil membangun desa maka berhasil pula pembangunan nasional. Saya yakin APBN masih cukup membiayai setahun Rp 5 miliar setiap desa," kata Gus Muhaimin, Rabu (15/2).
BACA JUGA: Gus Muhaimin Dapat Dukungan dan Obat Pikun dari TGH Turmudzi, Ada Momen Sakral
Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 itu mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan para kades se-Jatim sudah dicatat dengan detail.
"Ini semua adalah mandat. Insyallah saya akan berjuang sekuat tenaga mewujudkannya," katanya.
BACA JUGA: Penggunaan Dana Desa Era Presiden Jokowi Optimal dan Mampu Kurangi Angka Kemiskinan
Gus Muhaimin menerima Mandat Desa untuk Indonesia itu di Blitar pada Selasa (14/2).
Dia mencatat ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa.
Pertama, pemerintah desa harus mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel.
Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat.
Ketiga, harus ada sistem kontrol yang berjalan secara efektif di desa.
"Selama enam tahun Alokasi Dana Desa ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik. Tiga hal tadi perlu dipersiapkan, sehingga kalau benar saya diamanati memimpin republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa," katanya.
Dalam forum Mandat Desa untuk Indonesia itu, para kades se-Jatim menyampaikan berbagai aspirasi mereka.
Lilik Sriyani, Kades Sendang Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, misalnya, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa, seperti banyaknya kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan efek negatif media sosial.
Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di desa.
”Perlu ada pemberdayaan perempuan yang selangkah lebih maju bagaimana perempuan bisa sebagai tulang punggung keluarga. Beri kami ruang agar bisa berkembang dan berinovasi membantu perekonomian keluarga,” katanya.
Tri Haryono, Kades Kali Pucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar menyampaikan agar pemerintah menambah jumlah Dana Desa.
Heru Sugiono, Kades Pangungsari, Kecamatan Durenen, Trenggalek, menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa membarui data kependudukan secara reguler.
Heru juga mendoakan Gus Muhaimin terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Syafi'i, Kades Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi warganya, yakni kelangkaan pupuk.
"Dahulu, 2014 masa awal Presiden Jokowi, pupuk ada lima jenis. Sekarang hanya dua, itu pun kemasannya berkurang sehingga memaksa petani beli pupuk nonsubsidi yang harganya empat sampai lima kali lipat," ujarnya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan