jpnn.com - KUBU RAYA - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa desa merupakan garda depan pembangunan nasional, termasuk untuk mencapai target nol persen kemiskinan.
Menurut Gus Muhaimin -sapaan Muhaimin, semua pengampu desa harus berkomitmen bersama-sama memperjuangkan perombakan kebijakan program dan anggaran agar menyatu menjadi kenaikan dana desa Rp 5 miliar setiap desa.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Beber 3 Kunci Mengelola Dana Desa Agar Makin Efektif
Gus Muhaimin menyerukan hal tersebut dalam Sosialisasi Tata Kelola Pemanfaatan Dana Desa, di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (26/5).
"Saat ini tidak ada tokoh yang menolak kesuksesan desa dalam mengelola dana desa. Semua tokoh percaya terhadap desa. Karena itu, saat inilah muncul peluang yang besar untuk meningkatkan dana desa, dari rata-rata Rp 1 miliar per desa tahun ini, kelak menjadi Rp 5 miliar per desa,” katanya.
BACA JUGA: Desa Kian Dinamis, Gus Muhaimin Usulkan Dana Desa Jadi Rp 5 Miliar
Menurut Ketua Umum PKB ini, pembangunan desa berada di jalan yang benar, sebagaimana ditunjukkan selama delapan tahun perjalanan implementasi Undang-Undang Desa tanun 2015-2022, telah muncul hasil-hasil yang menggembirakan dan berkelanjutan.
Terhitung mulai dari 2015-2023, sebanyak Rp 537 triliun Dana Desa telah disalurkan dengan rata-rata Rp 1 miliar per desa/tahun.
BACA JUGA: Usulan Dana Rp 5 Miliar per Desa Layak Diperjuangkan, Gus Muhaimin Sampaikan Hal Ini
Secara umum, telah terjadi dampak positif Dana Desa untuk kemajuan desa sangat tertinggal, dimana pada 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal, pada 2022 jumlahnya menurun drastis menjadi 4.365 desa.
Sementara itu, hasil-hasil pemanfaatan dana desa, seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, kegiatan Bumdesa, tambatan perahu, embung, saluran irigasi, talut (penahan tanah), sarana olah raga, air bersih, MCK, Polindes, drainase, kegiatan PAUD, Posyandu, dan sumur, terbangun dengan jumlah yang luar biasa besarnya.
Desa juga mampu menggerakkan perekonomian melalui BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
Saat ini telah terbentuk lebih dari 60 ribu BUM Desa dan BUM Desa Bersama dengan asset keseluruhan lebih dari Rp 12 triliun.
Dalam perputaran aset tersebut, terdapat peran kelompok pemanfaat pinjaman dana bergulir sangat penting, yakni Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, yang beranggotakan ibu-ibu dalam keluarga miskin produktif.
“Untuk itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyapa dan memberikan apresiasi kepada Kelompok SPP (simpan pinjam perempuan),” ujar Gus Muhaimin.
"Untuk mengejar target kemiskinan ekstrem nol persen diperlukan perombakan total strategi pemberantasan kemiskinan. Konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga harus dikonsolidasikan menjadi satu program pemberantasan kemiskinan atau kemakmuran desa, kemudian yang dialokasikan pada Dana Desa," imbuhnya.
Gus Muhaimin menyebutkan contoh konsolidasi anggaran ketahanan pangan 2023 lebih dari Rp 100 triliun, perlindungan sosial Rp 476 Triliun, dan subsidi ketahanan energi Rp 341 Triliun.
Basis sasaran program disepakati dalam musyawarah desa, karena warga desa yang paham siapa warga desa yang dalam kondisi miskin dan miskin ekstrem.
Mekanisme penentuan sasaran program perlindungan sosial, subsidi, dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini ditetapkan oleh pihak supra-desa sudah gagal sehingga perlu diserahkan ke Desa.
"Kemendes PDTT yang berhasil mendorong Daulat Data Desa bisa menjadi contoh. Saat ini desa sudah memiliki data warga dan data wilayah yang dikelola sendiri oleh masing-masing desa, yang dikenal dengan data SDGs Desa,” kata Gus Muhaimin.
Implementasi strategi pemberantasan kemiskinan melalui kegiatan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penanganan di kantong-kantong kemiskinan dapat dilakukan secara efektif pada masing-masing desa.
"Karena mereka memperoleh jumlah alokasi dana yang jelas seperti Dana Desa, dengan mekanisme pencairan langsung ke rekening Desa, tepat sasaran, tepat kegiatan, dan tepat waktu."
"Karena itu, desa harus memperoleh peningkatan alokasi anggaran minimal Rp 5 miliar dana desa setiap desa. Perlu diperluas kewenangan desa agar lebih mengokohkan otonomi desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mengatasi persoalan-persoalan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa,” tutur Gus Muhaimin.
Selanjutnya ditingkatkan peluang pengelolaan sumber daya yang dapat dikelola desa untuk menggerakkan ekonomi, seperti melalui BUM Desa yang bekerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya.
Perlu pula dilaksanakan penyesesuaian kebijakan anggaran, seperti realokasi anggaran pusat, anggaran perimbangan pusat-daerah, program dan kegiatan kementerian dan lembaga dengan sasaran kegiatan berskala desa. Ini langsung dijalankan warga desa, termasuk pendelegasian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Desa.
Berikutnya perlu dilakukan realokasi dan konsolidasi seluruh program dan kegiatan bantuan sosial serta subsidi yang ditujukan kepada warga desa.
"Ini bisa disatukan menjadi dana desa berbasis kewenangan desa, dengan mekanisme keputusan berdasarkan musyawarah desa," ujarnya.
Kemendes PDTT perlu menyusun Program Bantuan Hukum Desa (BAHU Desa) yang ditujukan kepada pemerintahan desa dan pegiat desa.
"Ini berfokus pada literasi, mitigasi, dan litigasi hukum. Program ini dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau asosiasi pengacara hukum," katanya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan