jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyebutkan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat ini menjadi salah satu jalur yang paling efektif untuk menuntut tanggung jawab anggota parlemen.
MKD menjadi satu-satunya instrumen etika politik yang dapat menanggalkan hak imunitas anggota parlemen.
BACA JUGA: DPR Ingatkan Mendag agar Indonesia Jangan Jadi Negara Konsumtif
Hal itu disampaikan Gus Muhaimin saat membuka Seminar Nasional MKD DPR RI di Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (14/12).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, MKD juga menjaga wibawa lembaga parlemen agar anggotanya berperilaku terpuji.
BACA JUGA: DPR Dukung Antam Segera Selesaikan Proyek Strategis Nasional
Ada tiga kata kunci utama untuk menguatkan MKD di era disrupsi.
Yaitu, independensi, transparansi, dan inovasi.
BACA JUGA: Pimpinan DPR RI Berharap BDF Perkuat Demokrasi di Tengah Pandemi
Muhaimin menjelaskan, independensi akan mampu menghindari konflik kepentingan dalam tubuh MKD.
Transparansi akan melahirkan dua akuntabilitas secara vertikal dan horizontal.
Dengan inovasi, lembaga parlemen akan tampil dengan tata nilai baru yang mengikuti perubahan cepat di era digital.
Gus Muhaimin mengakui, dalam dua tahun masa pandemi, resonansi penegakan etika kelembagaan hampir tak terdengar.
Seluruh energi dan sumber daya bangsa tersedot pada orientasi penanganan pandemi.
Namun, Indonesia mulai bangkit dan MKD harus mampu membangun portofolio dan tata nilai baru menuju parlemen yang bersih serta berwibawa.
Muhaimin menambahkan, terdapat dua argumentasi kuat soal tata nilai dan portofolio baru MKD memiliki peran strategis.
Pertama, secara posisi, para legislator sangat rentan terhadap kesalahan.
Sebab, dalam diri mereka, kekuasaan melekat sehingga cenderung disalahgunakan.
Kedua, lembaga kontrol dalam institusi apa pun, termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut.
“Sejarah politik dunia juga memberi pembenaran bahwa kekuasaan yang memusat tanpa landasan etika dan lembaga kontrol cenderung melahirkan sistem politik yang otoriter,” ungkap Muhaimin.
Seminar Nasional bertajuk Evaluasi Kinerja Nasional Penegakan Etika Kelembagaan Parlemen tersebut dihadiri Wakil Ketua MKD DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi, ketua mahkamah kehormatan DPRD seluruh Indonesia, serta sejumlah anggota DPR. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi