jpnn.com, JAKARTA - Berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi bahkan sosial terkena dampak pandemi covid-19.
Dari sektor ketenagakerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak sedikit Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sejumlah negara terkena imbas dari PHK ini.
BACA JUGA: Perubahan Iklim Kian Serius, Gus Muhaimin Kampanyekan Politik Hijau
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menggelar kegiatan roadshow politik kesejahteraan dengan mengangkat tema “Gus Muhaimin Mendengar Pekerja Migran Indonesia" secara virtual.
Acara kali ini dipusatkan di Korea Selatan serta dihadiri Pekerja Migran dari berbagai dunia.
BACA JUGA: Menaker Ingatkan Pekerja Migran Pilih P3MI yang Legal dan Bertanggung Jawab
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kedutaan Besar di berbagai negara seperti Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo atau akrab disapa Tommy dan Dubes RI untuk Brunei Darussalam Sudjatmiko, WNI, Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Purna PMI dan masyarakat umum. Berbagai persoalan terutama terkait kondisi PMI di luar negeri dikupas tuntas.
“Saya senang dan bahagia. Kita bisa bertemu meski kondisi pandemi Covid-19 belum juga berakhir,” ujar Muhaimin yang akrab disapa Gus Muhaimin, Sabtu (18/9/2021).
BACA JUGA: Alih Kelola Blok Rokan, Momentum Wujudkan Kemandirian Energi
Gus Muhaimin yang juga menjabat Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI itu menyampaikan roadshow politik dengan para PMI di luar negeri sudah lama diagendakan. Tetapi karena situasi pandemi, agenda ini bisa digelar hari ini.
“Pada kesempatan ini, saya akan lebih banyak mendengar fakta di lapangan sehingga saya bisa memperjuangkan keinginan saudara-saudara PMI bersama pemerintah dan DPR,” ujar Ketua Umum DPP PKB itu.
Ketua Umum Garda Buruh Migran Indonesia (BMI) Imam Subali menjelaskan mengenai berbagai tantangan PMI di tengah pandemi covid-19.
Menurut dia, angka pengangguran akibat banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan di Tanah Air membuat animo masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri makin tinggi.
"Sementara negara tujuan penempatan ikut dibatasi termasuk Timur Tengah yang masih di moratorim sejak 2015 melalui Kepmen Nomor 260,” kata Subali.
Namun, kata dia, animo masyarakat ini justru dimanfaatkan para sindikat maupun oknum mulai pejabat, perusahaan penempatan hingga calo dengan pengiriman dan penempatan secara unprosedural yang cenderung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Sementara pengiriman dan penempatan melalui jalur unprosedural 95 persen adalah perempuan dan 95 persen Pekerja Rumah tangga (PRT) sangat rentan menjadi korban ekploitasi," kata Gus Muhaimin.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich