jpnn.com, SIDOARJO - Bupati Sidoarjo terpilih Ahmad Muhdlor Ali atau biasa disapa Gus Muhdlor, meminta rencana pembangunan gedung Pemkab Sidoarjo setinggi delapan lantai ditangguhkan.
Dia menilai, masih banyak hal lebih urgen yang harus dilakukan di tengah keterbatasan fiskal di masa pandemi Covid-19 ketimbang membangun gedung delapan lantai.
BACA JUGA: Berbagi Bubur Sehat, Gus Muhdlor Geber Program Peningkatan Gizi Warga
Gus Muhdlor menyampaikan hal tersebut mengingat APBD Sidoarjo 2021 sudah disetujui ketika proses pilkada berlangsung alias dia belum resmi terpilih menjadi bupati.
”APBD 2021 kan sudah digedok (sudah disetujui). Jadi saya sangat berharap pembangunan gedung itu ditangguhkan. Harus dikaji ulang,” katanya.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Korban PHK di Sidoarjo Dapat Bantuan Rp 600 Ribu
”Sekarang orang bekerja bisa dari mana saja dengan teknologi informasi. Kami akan perkuat digitalisasi pelayanan publik. Jadi pembangunan gedung tidak urgen. Yang perlu diintegrasikan itu kan sistemnya, sehingga pelayanan cepat, bukan disatukan kantornya dengan membangun gedung tinggi,” imbuhnnya.
”Sekarang masa sulit, harus dibangun sensitivitas. Fokus saja ke hal-hal yang lebih urgen, seperti pembangunan rumah sakit, membangun jalan, stimulus modal dan pemberdayaan usaha rakyat, dan sebagainya. Masih banyak kepentingan publik yang perlu diutamankan,” ujar alumnus SMA 4 Sidoarjo itu.
BACA JUGA: Wow, Bea Cukai Sidoarjo Sita dan Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal
Gus Muhdlor sendiri telah bertemu dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemkab Sidoarjo dalam Sinkronisasi APBD 2021 dengan Visi Misi Bupati Sidoarjo periode 2021-2025, pada Senin (11/1) di ruang Pertemuan Pemkab Sidoarjo.
Menurut dia, dalam kondisi sekarang ini di mana masyarakat mengalami situasi ekonomi yang sulit, sudah tidak urgen lagi membangun gedung lantai 8 dengan anggaran ratusan miliar.
”Pembangunan rumah sakit Sidoarjo Barat lebih urgen. Masyarakat wilayah Barat sangat membutuhkan rumah sakit, sementara ini untuk berobat ke RSUD Sidoarjo terlalu jauh, kasihan orang sakit kelamaan di jalan. Jadi, kalau rumah sakit wilayah barat saya malah mendukung untuk dipercepat,” katanya.
Gus Muhdlor menegaskan, masa pandemi membuat kapasitas fiskal daerah terbatas.
Selain karena PAD menurun lantaran aktivitas ekonomi juga susut, hal itu juga karena aliran dana dari pusat berkurang. Sehingga, daerah harus benar-benar cermat menggunakan anggaran.
”APBD harus benar-benar digunakan untuk aktivitas yang langsung menggerakkan ekonomi rakyat, perkuat concern pada infrastruktur yang sifatnya publik dan bisa generate ekonomi secara langsung ke rakyat. Itu jauh lebih penting,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo merencanakan pembangunan gedung delapan lantai dengan skema penganggaran tahun jamak (multiyear) selama 2020-2023.
Tahun 2020 tahap perencanaan, anggarannya Rp 4,75 miliar. Lalu pada 2021 tahap struktur pembangunan dengan anggaran Rp 120 miliar, dan 2022 sebesar Rp 120 miliar, serta tahun 2023 sebesar Rp 60 miliar. Gedung itu diharapkan bisa mempercepat layanan kepada masyarakat.
Gus Muhdlor menambahkan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Sidoarjo untuk menyinkronkan program kerja.
”Insyaallah, dengan komunikasi yang baik, serta didukung ASN berinovasi, ke depan Pemkab Sidoarjo akan bekerja lebih cepat, lebih responsif, lebih akuntabel, dan yang terpenting programnya bisa membantu rakyat,” pungkas alumnus Unair tersebut. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek