Gus Nabil Soroti Harmonisasi Aturan Antarkementerian Saat Pemerintah Menggulirkan New Normal

Sabtu, 06 Juni 2020 – 21:56 WIB
Politikus PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil menyoroti harmonisasi aturan pada tingkat kementerian, saat pemerintah menggulirkan kebijakan new normal.

Selama ini, kata dia, aturan antarkementerian saling tumpang tindih saat pemerintah menanggulangi coronavirus disease 2019 (COVID-19).

BACA JUGA: Gus Nabil: Segarkan Nilai Pancasila Agar Tidak Frustrasi di Tengah Pandemi

Akibat aturan tumpang tindih, organsiasi seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menjadi kebingungan bersikap saat pandemi COVID-19.

PHRI dihadapkan pada aturan terkait COVID-19 milik Kementerian Pariwisata, Kemnko Maritim dan Investasi, dan Kemenkes.

BACA JUGA: Gus Nabil Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan New Normal

"Ini jadi kacau aturannya. Berbeda-beda aturannya," kata Gus Nabil dalam diskusi virtual berjudul "New Normal, Are You Ready", Sabtu (6/6).

Dia mengaku, DPR telah menjalin pertemuan dengan PHRI dan organisasi sektor lain terdampak aturan tumpang tindih. Dari situ, DPR meminta aturan satu pintu menghadapi kebijakan new normal.

BACA JUGA: Tiga Catatan Gus Nabil Terkait Munculnya Tagar Indonesia Terserah

"Kami meminta harus satu pintu. Semuanya harus ikut protokol dari Kemenkes. Jadi dia satu pintu," beber dia.

Selain harmonisasi aturan, Gus Nabil menyoroti penegakan hukum yang masih lemah, saat menghadapi kebijakan new normal.

Pasalnya, dia melihat, tidak terdapat petugas jaga di beberapa titik cek poin di jalan tol. Masih banyak mobil yang bisa bergerak antarwilayah dengan bebas.

"Saya berherharap ini bisa menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk mengatur ini dengan baik," beber dia.

Lebih lanjut, Gus Nabil meminta, pemerintah bisa memberlakukan sistem hadiah dan hukuman, bagi sektor yang mematuhi protokol kesehatan.

Misalnya, pasar yang melaksanakan protokol kesehatan bisa diberikan hadiah. Di sisi lain, pasar yang tidak melaksanakan protokol kesehatan diberikan hukuman.

"Ini harus ada reward and punishment. Kalau tidak, orang santai saja. Karena saya melihat, agak sulit berharap lebih. Justru yang bagus di daerah, kepala daerah banyak yang membantu," timpal dia. (mg10/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
New Normal   Gus Nabil   regulasi   PDIP  

Terpopuler